4 Tersangka OTT KPK di Jambi, Ini Kata Ketua GERAKK : Supaya ‘Buka Mulut’ Paling Tidak Mengurangi Dosa

0
808
Asisten III Saipudin, salah satu dari empat tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersngka dalam OTT KPK terkait kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. poto/noer faisal

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Koordinator Gerakan Rakyat Korban Kebijakan (Grakk) Muhammad Hasan, atau yang akrab disapa Hasan Gondrong berharap, keempat tersangka suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018, supaya segera ‘buka mulut’ (ngomong) paling tidak dapat mengurangi dosa mereka kepada rakyat Jambi.

Demikian dikatakan Muhammad Hasan kepada reporter brandanews.co.id, Sabtu (2/12-2017), sikap bungkam yang dilakukan empat tersangka, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PU/PERA Jambi Arfan, Asisten III Setda Jambi Saipudin, dan anggota Badan Anggaran DPRD Jambi Supriono, tidak akan mengurangi hukuman mereka karena kasus suap yang termasuk dalam kasus korupsi itu merupakan hukuman berat.

“Sebaiknya keempat tersangka itu bukan mulut walaupun tidak akan mengurangi hukuman tetapi paling tidak dapat mengurangi dosa mereka kepada rakyat Jambi yang sudah mereka nodai terkait terbaongkarnya tindakan suap yang mereka lakukan,” kata Hasan.

Sebab menurut Muhammad Hasan, khusus untuk tiga tersangka, yakni Erwan Malik, Arfan, dan Saipudin, tidak mungkin apa yang mereka lakukan untuk menyuap anggota DPRD Jambi hanya inisiatif mereka tanpa ada keterlibatan pejabat diatasnya, apalagi dalam kasus suap hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantsan Korupsi  (KPK) berhasil menemukan barang bukti uang yang jumlahnya mencapai Rp 4, 7 miliar.

Dan ini tentunya, disebutkan Muhammad Hasan, dua tersangka, yakni Erwan Malik yang posisi jabatannya sebagai Plt Sekda Jambi dan Arfan posisi jabatannya sebagai Plt Kadis PU/PERA Jambi, sangat diyakini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyuapan kepada anggota DPRD Jambi, tanpa ada persetujuan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pejabat diatas mereka.

Sedangkan menyangkut sikap anggota Banggar DPRD Jambi Supriono yang menyatakan penyuapan terhadap anggota DPRD yang dikatakannya belum sempat merata dibagikannya, merupakan inisiatifnya untuk memuluskan pengesahan RAPBD Jambi, dan tidak melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Menurut Muhammad Hasan, apa yang dikatakan Supriono ketika ditanyai wartawan di Gedung KPK Jakarta, Ia lupa kalau dirinya itu wakil rakyat yang dipilih rakyat tetapi melakukan perbuatan penyuapan yang justru dikatakannya sebagai inisiatifnya sebagai wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi yang diketuai Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli.

Disisi lain, Muhammad Hasan mengungkapkan, dirinya lebih sangat meyakini apa yang dilakukan KPK dalam membongkar kasus suap yang terjadi di Jambi, ketimbang apa yang dikatakan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli itu tidak terlibat dalam OTT KPK.

“Kita lihat saja nanti, sampai saat ini KPK masih terus melakukan pengembangan sehingga jangan terburu – buru mengatakan tidak terlibat, karena keempat tersangka tiga diantaranya tidak mungkin melakukan penyuapan itu karena tidak memiliki kewenangan sesuai jabatannya,” ujar Hasan Gondrong. (sal/wan/jul)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *