5 TAHUN DI KOMISI PENDIDIKAN, SAH NILAI SDM INDONESIA MASIH PERLU DIPERBAIKI

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Masuk periode ke duanya di DPR, Sutan Adil Hendra (SAH) menceritakan kesimpulannya selama 5 (lima) tahun menjadi Pimpinan Komisi Pendidikan DPR RI periode 2014 – 2019 lalu.

Menurutnya salah satu gambaran rendahnya SDM Indonesia tergambar dari hasil Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia masih dalam kategori menengah bawah tahun ini. Meski secara nominal meningkat dari tahun lalu 60,81 menjadi 61,06, kenaikannya dianggap terlalu sedikit.

“Selama lima tahun saya di Komisi Pendidikan SDM kita masih perlu ditingkatkan, salah satu indikatornya terlihat dari Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang terkategori menengah ke bawah,” ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut di Jakarta (18/10) kemarin.

”Indeks Ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun memang ada peningkatan, tapi kalau kenaikannya terlalu tipis begitu tidak membuat tenaga kerja Indonesia cukup kompetitif, ini hulunya ada pada bidang pendidikan,” jelas SAH dihadapan wartawan di Senayan.

Menurut SAH penyebabnya adalah bidang pendidikan yang belum terhubung langsung dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, selain itu ekosistem ketenagakerjaan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

SAH bahkan menyebut ekosistem ketenagakerjaan tanah air sangat kaku sehingga, tidak menarik bagi investasi. ”Tentu harus melihat dari aturan dan regulasi yang perlu dibenahi, jadi masalahnya dari hulu ke hilir, dari dunia pendidikan hingga ketenagakerjaan,” katanya.

Selanjutnya SAH mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah pembangunan SDM. Baik soal kemampuan, produktivitas, bahkan jenjang pendidikan yang ditempuh. SAH mengatakan, tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD dan SMP dengan persentase sekitar 58 persen. “Dari 10 orang, enam di antaranya berpendidikan rendah. Less skill,” beber SAH.

Ada lagi masalah link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja, baik untuk lulusan SMK maupun politeknik. Anggota DPR dari Provinsi Jambi itu mengakui, partisipasi industri untuk menggandeng lembaga pendidikan masih rendah.

Namun, bukan berarti selama ini pemerintah berdiam diri. Pemerintah memberikan super deduction tax kepada pelaku industi yang mau terlibat dalam pendidikan vokasi. Yakni, memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

”Dari kebijakan itu supaya perusahaan industri makin bergairah untuk terlibat dalam investasi SDM itu,” ungkapnya.

Dari program itu, nantinya terciptalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik, berpendidikan tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Makanya, perlu ada kerja sama lintas kementerian, khususnya, Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

”Mau lulusan dari jalur apapun, pendidikan formal maupun vokasi intinya harus sesuai kebutuhan pasar kerja,” tandasnya.(wyu/dik/lil)

 

Print Friendly, PDF & Email