Anggota DPR-RI H.A. Bakri: Jambi Harus Tetap Kondhusif Mendorong Percepatan Pembangunan

Anggota Komisi V DPR-RI H.A Bakri (kanan) saat berbincang dengan Wakil Ketua III Gapensi Jambi H. Jumhadi, Jum’at (16/3-2018). poto/noer faisal

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Anggota DPR-RI daerah pemilihan (Dapil) Jambi H.A. Bakri mengatakan, Jambi harus tetapkondhusif  sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah ini.

“Tentu tidak diinginkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah dialokasikan ke daerah ini tetapi terpaksa harus dikembalikan karena tidak dapat dilaksanakannya pembangunan yang disebabkan berbagai persoalan, seperti menyangkut soal ganti rugi lahan, salah satu contoh,” kata Bakri.

Dalam keterangannya kepada reporter brandanews.co.id, Jum’at (16/3-2018) di Jambi, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI  itu, Ia mengungkapkan, sering terjadi di daerah, APBN yang sudah dialokasi terpaksa dikembalikan ke pemerintah pusat karena adanya polemik antara pemerintah daerah dengan masyatakat, biasanya menyangkut soal ganti rugi pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur jalan.

Kondisi seperti ini harus tidak boleh terjadi, kata Bakri, dan kita tentu tidak ingin seperti yang terjadi di salah satu daerah di Sumatera yang memiliki cukup panjang ruas jalan nasionalnya, tetapi setiap tahun APBN yang dialokasikan cukup tidak seimbang untuk membiayai kerusakan jalan atau membangunnya.

“Persoalannya, hanya menyangkut tidak tercapainya kesepakatan dalam pembebasan lahan yang terkena ganti rugi, dan itulah yang terjadi di salah satu daerah itu sehingga berdampak kecilnya alokasi APBN tersebut,” ujarnya.

Inilah yang saya selalu ingatkan, kata Bakri, supaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membebaskan lahan masyarakat yang diganti rugi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan polemik dengan masyarakat, terlebih lagi terhadap pembangunan jalan yang sudah memiliki anggaran yang dialokasikan dari APBN itu,

Tahun 2018, terang Bakri, APBN sudah dialokasikan untuk membiayai pelebaran badan jalan akses Candi Muaro Jambi, dan begitu juga terhadap pelebaran jalan Batas Kota – Universitas Jambi (Unja). “Karena anggarannya sudah dialokasikan, tentu jangan sampai kembali ke kas negara karena tidak dapat melaksanakan pembangunan itu, dan disini perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat” terangnya.

Selanjutnya, Bakri juga menjelaskan, Ia tentu juga berharap kepada seluruh Kepala Balai dalam melaksanakan pembangunan yang dibiayai APBN di daerah ini, bisa lebih terbuka, termasuk dalam melaksanakan proses tender proyek, maupun soal komunikasinya kepada pihak media.

“Harus lebih terbuka, dengan demikian komunikasi bisa dibangun, dan secara otomatis tidak timbul ‘gaduh’ dalam melaksanakan pembangunan. Pusing juga kita di DPR, kalau pelaksanaan pembangunan yang anggarannya kita perjuangkan malah menimbulkan masalah. Kalau lah ini yang terjadi, jelas daerah dan masyarakatnya yang dirugikan,” ungkap Bakri. (sal/bay/pon)

Print Friendly, PDF & Email