Awal Januari 2019, Komisi V DPR-RI Periksa Proyek Jambi Dibiayai APBN 2018

Anggota Komisi V DPR – RI HA Bakri ketika bertemu Kepala BPJN Wilayah IV Jambi – Kepulauan Riau (Kepri) Ir Junaidi. Poto/supono.

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Dijadwalkan awal Januari 2019 mendatang, Komisi V DPR-RI melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Beginilah kondisi ruas jalan nasional di Provinsi Jambi, tahun 2018. Poto/pono

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR-RI, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, HA Bakri kepada reporterbrandanews.co.id, Sabtu (8/12-2018).

Menurut Bakri, paling lambat kalau tidak awal mungkin pertengahan Januari 2019, Komisi V DPR-RI sudah berada di Jambi untuk melakukan pemeriksaan langsung pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBN di daerah ini.

“Paling lambat, kalau tidak awal mungkin pertengah Januari 2019 sudah dilakukan pemeriksaan sterhadap seluruh proyek pembangunan yang dibiayai APBN tahun 2019 di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Sedangkan menyingguh fokus pemeriksaan nanti, terang Bakri, selain terhadap proyek yang dibaiayai APBN dalam satu tahun anggaran, tetapi juga Komisi V DPR-RI akan meninjau proyek pembangunan yang dibiayai secara multy years kontrak,atau tiga tahun anggaran yang dibiayai APBN tersebut.

Selanjutnya, HA Bakri mengungkapkan, dalam pemeriksaan yang dilakukan Komisi V DPR-RI, sehingga nantinya dapat diketahui seperti apa pencapaian yang berhasil dilakukan di Provinsi Jambi.

“Kita tidak ingin dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya masalah, seperti penyerapan anggaran yang tidak sesuai terhadap pencapaian pembangunan  itu,” demikian kata Bakri.

Sementara itu, Bakri saat ditanya menyangkut penyerapan anggaran multy years kontrak APBN 2018 yang diperuntukan membiayai proyek infrastruktur jalan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi – Kepri, sebesar lebih kurang Rp 200 miliar yang hingga saat ini baru terserap sekitar 70 persen.

Dijelaskan Ia, nanti setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui seberapa besar anggaran yang terserap dalam pembiayaan pembangunan multi years kontrak itu. “Tetapi biasanya kalau khusus untuk multy years kontrak, bisa saja tidak terserap tahun ini seluruhnya dilanjutkan tahun depan,” ujarnya.

Namun walaupun demikian, kita lihat saja nanti setelah kita periksa, tetapi kalau ternyata dalam proyek itu dialokasikan anggaran per tahunnya ternyata tidak terserap tentu pasti ada masalahnya, dan nanti kita pertanyakan jika terjadi seperti itu. (wahyu/pono/sal)

Print Friendly, PDF & Email