BPJN IV Jambi – Kepri Peroleh Alokasi APBN 2019 Sebesar Rp 1.454 Triliun

Kepala BPJN Wilayah IV Jambi – Kepri Ir Budi Harimawan Semihardjo, M. Eng.poto/wahyu

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi – Kepulauan Riau (Kepri), peroleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 mencapai Rp 1.454 triliun.

Kepala BPJN Wilayah IV Jambi – Kepri Ir Budi Harimawan Semihardjo, M. Eng. Sc kepada reporter brandanews.co.iddi ruang kerjanya, Jumat (22/3-2019) mengatakan, dari total anggaran APBN 2019 itu, Provinsi Jambi memperoleh anggaran Rp 887 miliar sedangkan Kepulauan Riau sebesar Rp 567 miliar.

“Provinsi Jambi memperoleh Rp 887 miliar sedangkan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 567 miliar,” terang Budi.

Selanjutnya Budi menjelaskan, dari anggaran yang diperoleh itu, BPJN Wilayah IV Jambi – Kepri, membiayai pembangunan jalan nasional di Provinsi Jambi sepanjang 1.317 kilometer, sedangkan untuk ruas jalan nasional di Kepri sepanjang 586,83 kilometer, sesuai SK tahun 2015.

Sedangkan menyangkut kondisi ruas jalan nasional di Provinsi Jambi yang kondisinya tidak mantap sepanjang 146 kilometer, sedangkan dalam kondisi mantap 1.171 kilometer. Untuk kondisi ruas jalan nasional di Provinsi Kepri yang kondisinya tidak mantap sepanjang 75 kilometer, sementara kondisi mantap sepanjang 511 kilometer.

Selain itu, tahun 2019 BPJN Wilayah IV Jambi – Kepri melaksanakan pembangunan jembatan Siulak Deras dengan panjang 8 meter dan lebar 7,2 meter.

Menyangkut penanganan titik longsor di ruas jalan yang menghubungkan Sungai Penuh, Jambi – Batas Tappan, Sumatera Barat, dari tahun 2017/2018  lalu terdapat 36 titik longsor, sekarang sudah dapat dilakukan penanganannya di 9 titik longsor di daerah itu.

Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Jambi Menghubungkan Batas Sumatera Selatan. Poto ini diambil, Jumat (22/3-2019). poto/wahyu

Target kita, terang Kepala BPJN Wilayah IV Jambi – Kepri Ir Budi Harimawan Semihardjo, M. Eng. Sc, khusus penanganan titik – titik longsor di Provinsi Jambi, pihaknya sedang memperjuangkan anggaran tanggap darurat karena tidak mungkin untuk membiayai penanganan titik longsor diambil sepenuhnya dari alokasi APBN tahun 2019. (wahyu putra/noerfaisal)

Print Friendly, PDF & Email