BWSS VI Digugat, Pendemo Minta Hakim PTUN Jambi Profesional

Sidang gugatan terbuka yang diajukan PT NCU terhadap BWSS VI digelar di PTUN Jambi, Selasa (10/4-2018). Poto/sal

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Puluhan pendemo yang menggelar aksi damai di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTNU) Jambi, Selasa (10/4-2018), meminta agar hakim bertindak profesional terkait gugatan yang diajukan PT Nita Cipta Usaha (PT NCU) terhadap Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PU/PERA.

Dalam orasinya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Akomodasi Rakyat Miskin (LSM-ARKAM) Amir Akbar mengungkapkan, gugatan yang diajukan PT NCU terhadap BWSS VI membuktikan kalau di BWSS VI itu sudah dijadikan sarang korupsi, dengan mengedepankan praktik persekongkolan dalan proses tender proyek yang terus berlangsung selama ini.

Bahkan menurut Amir Akbar, aksi yang sekarang ini mereka gelar di PTUN Jambi, sebelumnya telah digelar di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan di Gedung Kementerian PU/PERA. “Intinya, mendesak agar KPK dan Kementerian PU/PERA membongkar kejahatan korupsi yang terjadi di BWSS VI itu,” terangnya.

Selanjutnya, Amir Akbar, dengan lantang dalam orasinya itu mengungkapkan, sejumlah proyek yang dilaksanakan BWSS VI tidak lebih hanya dijadikan alat ‘ngerampok’ duit rakyat, seperti terkait pembangunan Irigasi Batang Asai yang hingga saat ini tidak diketahui sampai sejauh mana manfaatnya, mengingat pembangunan irigasi itu sudah tidak seimbang dengan luas areal persawahan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

Aksi demo yang digelar di halaman gedung PTUN Jambi meminta hakim untuk bertindak profesional, supaya upaya hukum ini dapat menghentikan pratek kejahatan korupsi yang terjadi di BWSS VI, berikut poto aksi damai lainnya. poto/sal

Tidak hanya itu, kata Amir Akbar, contoh lain seperti pembangunan Jambi Flood Control. Proyek ini, sesuai perencanaannya diperuntukan untuk pengendalian banjir Kota Jambi, tetapi pada kenyataannya hanya terlihat menjadi tumpukan sampai seperti yang terjadi di pintu air Sungai Tembuku.

Sementara itu, Ketua LSM Kubu Jambi yang diketuai Anwar Kubu dalam orasinya mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi jalannya persidangan di PTUN Jambi.

“Kami akan terus mengawasi jalannya persidangan di PTUN Jambi ini, karena dari hasil persidangan ini diharapkan dapat menjadi momentum menghentikan seluruh praktek kejahatan korupsi yang terjadi di BWSS VI,” kata Anwar.

Sedangkan menyangkut proses tender proyek tahun 2018, dikatakan Ia, kembali terungkap adanya persekongkolan yang dilakukan secara masif, selain adanya tender yang berulang – ulang dilaksanakan hanya untuk tujuan menentukan pemenang tender yang mereka inginkan, disamping itu ada juga tender proyek dengan nilai Rp 5 miliar lebih dimenangkan salah satu perusahaan kualifikasi  CV yang semestinya PT.

“Apa yang kami bongkar saat ini, barulah sebagian kecil dari sekian banyak dugaan kejahatan korupsi yang terjadi di BWSS VI tersebut,” terang Amir Akbar.

Disamping itu, terkait gugatan PT NCU terhadap BWSS VI, dikatakan Amir Akbar, juga tidak terlepas adanya dugaan persekongkolan tender dua paket proyek tahun 2018, dan inilah yang kami dorong agar Hakim PTUN Jambi bisa memutuskan gugatan itu secara profesional karena sikap hakim itu akan dapat menggentikan kejahatan korupsi yang selama ini berlangsung di BWSS VI.

Selanjutnya, secara terpisah dalam sidang terbuka yang digelar di ruang utama PTUN Jambi, sampai berita ini dilaporkan masih berlangsung. PT Nita Cipta Usaha mengugat BWSS VI, terkait tender proyek pembangunan rehabilitasi/peningkatan jaringan rawa Daerah Rawa, Pematang Lumut, Kabupaten Tanjungjabung Barat, dengan nilai Pagu Rp 20.150. 000.000, dan proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Batang Masumai di Kabupaten Merangin, dengan nilai pagu Rp 4.200.000. 000.

Kedua proyek tersebut, dimenangkan panitia tender terhadap PT Taman Paal Merah Indah untuk proyek jaringan rawa di Pematang Lumut, dengan nilai penawaran Rp 16.729.948.000, sedangkan PT NCU  menawar dengan harga terendah, yakni Rp 16. 133,551,000.Untuk proyek prasarana pengendali banjir di Kabupaten Merangin, pihak panitia tender memenangkan PT ASA Development, dengan penawaran Rp 3.737.880.000, sedang PT Nita Cipta Usaha menawar terendah, yakni 3.368.317.000. (sal/wyu/pon)

Print Friendly, PDF & Email