DIKOMANDOI SAH, FRAKSI GERINDRA SUKSES PERJUANGKAN PELAJARAN PMP KEMBALI DIAJARKAN DI SEKOLAH

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Rencana pemerintah yang kambali memasukan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum tahun 2020 mendatang, merupakan prestasi tersendiri bagi partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Karena dari pertengahan tahun 2016 – 2017 Fraksi Partai Gerindra DPR RI melalui anggotanya di Komisi X yang membidangi pendidikan sangat intens melakukan pembicaraan dengan Kemendikbud yang pada waktu itu masih dijabat Anies Baswedan.

Pada waktu baik Komisi X dan Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan memiliki kesepahaman yang sama bahwa mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sangat penting dan perlu diajarkan kembali di sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK.

Hanya saja untuk memasukkan kembali mata pelajaran PMP dalam kurikulum masih terbentur regulasi yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013, dimana dalam PP mata pelajaran PMP disatukan dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Sehingga untuk memasukkan PMP dalam kurikulum kembali butuh revisi dari peraturan pemerintah itu, ungkap SAH yang menjabat Pimpinan Komisi X DPR saat itu.

Sehingga rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun depan yang akan memisahkan antara mata pelajaran (mapel) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Pancasila sesuai dengan revisi peraturan pemerintah tentang pendidikan kewarganegaraan ini disambut gembira Fraksi Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) ketika menanggapi rencana diajarkannya kembali mata pelajaran Pancasila di tahun 2020 mendatang.

“Saya pikir kita di Gerindra menyambut baik rencana diajarkan kembali mata pelajaran pendidikan Pancasila di tahun 2020 mendatang,” ungkapnya.

Hal ini menurut Anggota DPR dari Provinsi Jambi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih pada siswa terkait nilai Pancasila sekaligus implementasi dan pengamalannya di masyarakat.

“Evaluasi kita di Komisi X periode lalu, pengabungan mapel PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) lebih banyak bicara soal pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila justru kurang,” ungkapnya.

SAH mengungkapkan pemisahan mapel Pancasila dan Kewarganegaraan rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2020/2021.

Hanya saja SAH menyebutkan pada periode DPR sebelumnya, DPR khususnya Komisi X meminta Kemendikbud melakukan kajian terlebih dahulu, bagaimana proporsi antara pengetahuan dan nilai – nilai moral yang lebih sepadan untuk dijalankan.

“Kajian harus dilakukan, karena saya melihat Pancasila dalam kurikulum tahun ajaran ini hanya akan menjadi mata pelajaran pengetahuan saja, kita ingin ada penekanan nilai moral berdasarkan Pancasila di mata pelajaran yang akan diajarkan kembali itu,” imbuhnya.

SAH sendiri berharap pemisahan kedua mapel tersebut dapat menjadikan pelajar lebih fokus belajar Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran Pancasila. Dengan cara seperti itu pelajar bisa lebih memahami Pancasila di kehidupan sehari-hari.(wyu/wal/san)

Print Friendly, PDF & Email