BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Direktur PT Nita Cipta Usaha (PT NCU) Heldi Fahri mengungkapkan, dirinya sudah siap menerima apapun konsekuensinya terkait menggugat Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.

Sebelum memasuki ruang persidangan terbuka di PTUN Jambi, Selasa (10/4-2018), Heldi Fahri kepada reporter brandanews.co.id mengatakan, gugatan yang diajukan karena perusahaannya Ia yakini dapat memenangkan tender dua paket pekerjaan tahun 2018 di BWSS VI.

Namun, dikatakan Heldi, disaat dirinya diundang Pokja untuk pembuktian kualifikasi terjadi penambahan persyaratan  diluar documen tender, dan penambahan persyarakat itu semestinya tidak dapat dilakukan disaat pembuktian kualifikasi, karena seluruh persyaratan tender yang sebelumnya dibuat Pokja sudah menjadi produk hukum.

“Inilah yang kami gugat ke PTUN Jambi, karena adanya penambahan persyaratan yang diminta saat pembuktian kualifikasi,” katanya.

Karena persyaratan itu terkesan memunculkan dugaan persekongkolan untuk memenangkan perusahaan lain, sehingga Ia tidak bersedia melengkapi penambahan bersyaratan tersebut.

Akibatnya, PT Nita Cipta Usaha dikalahkan dalam tender paket proyek pembangunan rehabilitasi/peningkatan jaringan rawa Daerah Rawa, Pematang Lumut, Kabupaten Tanjungjabung Barat, dengan nilai Pagu Rp 20.150. 000.000, dan proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Batang Masumai di Kabupaten Merangin, dengan nilai pagu Rp 4.200.000. 000.

Kedua proyek tersebut, dimenangkan panitia tender terhadap PT Taman Paal Merah Indah untuk proyek jaringan rawa di Pematang Lumut, dengan nilai penawaran Rp 16.729.948.000, sedangkan PT NCU  menawar dengan harga terendah, yakni Rp 16. 133,551,000.

Untuk proyek prasarana pengendali banjir di Kabupaten Merangin, pihak panitia tender memenangkan PT ASA Development, dengan penawaran Rp 3.737.880.000, sedang PT Nita Cipta Usaha menawar terendah, yakni Rp 3.368.317.000.

Terkait digugatnya BWSS VI ke PTUN, dikatakan Heldi Fahri, dirinya sempat melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pekerjaan Umum, dan tujuannya supaya proses pengadilan ini dapat diawasi. (sal/wyu/pon)

SHARE
Previous articleWagub Fachrori Umar Ditunjuk Mendagri PLT Gubernur Jambi, langsung Ajak OPD Saling Bekerja Sama
Next articleTERBAKAR: Begini Kondisi Terakhir Hotel Novita Jambi
Mengungkap fakta, bukan sekedar Opini!! Apapun yang termuat dalam brita di brandanews.co.id merupalan berita yang dikirim dari reporter dan sudah disetujui oleh redaksi untuk dimuat, segala macam pemberitaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab reporter dan redaksi, admin hanya bertugas untuk menyunting kata, meng edit foto dan peng uploadnya ke website brandanews.co.id dan apabila ada kesalahan dalam pemberitaan akan segera dikoordinasikan dengan redaksi untuk ditindaklanjuti dan dipublikasikan atas kesalahan tersebut atau akan dicabut pemberitaanya. kritik dan saran bisa disampaikan melalui email : [email protected]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *