Dituding Buat Peraturan Presiden (Perpres) Sendiri, ULP/Pojka 14 Tanjab Barat Didesak Segera Dicopot

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Robert Pardede yang merupakan Direktur PT Rogantina Jaya Sakti, terus mendesak agar pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pokja 14 Tanjung Jabung Barat ( Tanjab Barat) tahun 2018, segera dicopot.

Dan tidak hanya itu, Peraturan Presiden (Perpres) yang dibuat sendiri oleh pihak ULP/Pokja, terkait tender proyek Peningkatan Akses Jaringan Pipa Air Bersis yang dibiayai APBD Tanjab Barat tahun 2018, sebesar Rp 46. 513.090.000,00, dan selanjutnya dimenangkan PT Putra Kencana mesti diusut oleh pihak penegak hukum selanjutnya harus dibatalkan.

Menurut Robert Pardede, sejak kapan ada Perpres yang ditandatangani Presiden RI, seperti Perpres Nomor 54 Tahun 14010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan diubah dengan Perpres No 4 Tahun 14015, tentang E-Tendering.

Dan selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 14015, tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian, dan Peraturan Menteri PU/PERA Nomor 31 tahun 14015.

“Ini jelas hanya untuk bertujuan memenangkan tender PT Putra Kecana, sehingga perusahaan peserta tender yang melakukan sanggah disodori jawadan sesuai Perpres yang dibuat sendiri oleh pihak ULP/Pokja,” terang Robert Pardede.

Selain itu, Robert Pardede juga mengungkapkan, tender proyek yang dimenangkan PT Putra Kencana diduga kuat bentuk persekongkolan secara masif, dan itu bisa dibuktikan karena PT Putra Kencana memenangkan tender proyek yang sekarang dihebohkan para peserta tender, dikarenakan Harga Penawaran Sendiri (HPS) PT Putra Kencana hanya 98,50 persen dari harga Pagu, sementara masih ada beberapa perusahaan lain yang HPS nya jauh lebih rendah.

Dalam keterangannya kepada reporter brandanews.co.id, Selasa (22/5-2018), dikatakan Robert Pardede, selain adanya Kepres yang dibuat – buat pihak ULP Tanjab Barat tersebut, disisi lain juga terungkap tender yang dimenangkan PT Putra Kencana kental dengan nuansa persekongkolan.

“Selain harus diperiksa oleh pihak penegak hukum terkait proses tender proyek itu, Ia juga minta supaya Ilmardi SE selasku Ketua ULP/Pokja dicopot karena dianggap terlalu nekad membuat Perpres sendiri,” ungkapnya, sembari mengatakan sejak tahun 2007, proyek air bersih di Tanjab Barat hingga sekarang terus bermasalah. (sal/wan/pon)

Print Friendly, PDF & Email