Empat Tersangka OTT KPK di Jambi Mengaku Tidak Ada Perintah Gubernur Zola

0
464
Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli secara tegas mengatakan dirinya tidak terlibat dengan kasus suap OTT KPK. Ini dikatakannya kepada puluhan wartawan saat jump pers di rumah Dinas Gubernur Jambi, Jum’at (1/12-2017). Poto/noer faisal

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Empat tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap pengesahan RAPBD Jambi, Selasa (28/11-2017) dengan barang bukti uang Rp 4,7 miliar yang konon akan dibagikan kepada anggota DPRD Jambi, mengaku tidak ada perintah atau instruksi dari Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli.

Erwan Malik, salah satu tersangka yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi, dalam keterangannya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (5/12-2017) mengatakan, tidak ada perintah atau instruksi dari Gubernur Jambi Zumi Zola terkait kasus suap.

“Tidak ada perintah atau instruksi dari Gubernur jambi Zumi Zola, dan pernyataan ini sejak awal sudah saya katakan tidak ada keterlibatan gubernur,” kata Erwan berulang kali, sembari mengatakan kalau dirinyapun tidak menerima uang dari kasus suap yang menjerat dirinya itu.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA) Jambi Arfan, Asisten III Setda Jambi Saipudin, anggota Banggar DPRD Jambi Supriono, saat akan diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu (29/11-2017), ketiga tersangka ini juga secara tegas mengatakan kasus suap yang menyeret mereka tidak ada keterlibatan baik perintah maupun instruksi dari Gubernur Zola.

“Kasus suap yang menjerat mereka dari OTT KPK tidak ada keterlibatan Gubernur Zola. Enggak ada keterlibatan pak gubernur,” kata Supriono, maupun Arfan dan Saipudin.

Terkait kasus suap OTT KPK itu, Gubernur Jambi Zumi Zola secara terbuka sudah menyatakan kalau dirinya tidak terlibat dalam kasus itu, baik berupa perintah maupun instruksi, dan bahkan untuk memperkuat sikapnya itu malah Ia tidak memberikan pendampingan hukum dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Selain itu, saat pertemuan dengan wartawan di rumah Dinas Gubernur Jambi, Zumi Zola mengatakan, dirinya siap dipanggil KPK, karena Ia taat hukum, dan selanjutnya marilah kita hormati proses hukum yang sedang ditangani KPK terkait kasus itu.

“Kita harus menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Tetapi yang jelas, saya tidak terlibat, dan sayapun tidak akan memberikan pendampingan hukum dari Pemerintah Jambi terhadap pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Zola.

Secara terpisah, juru bicara Komunitas Pengagum Zumi Zola Pemimpin Masa  Depan, Andi Mulyati kepada reporter brandanews.co.id, Selasa (5/12-2017) mengatakan, sekarang ini ada upaya secara masif yang dilakukan untuk merusak kredibilitas, popularitas Gubernur Zola pasca OTT KPK terkait kasus suap yang melibatkan pejabatnya.

Bahkan, tujuannya juga tidak hanya itu, dengan menyeret  nama Gubernur Jambi Zumi Zola terkait kasus suap pengesahan RAPBD Jambi, masif bertujuan politik terkait Pilkada 2018, Pilpres 2019, dan Pilgub Jambi 2021.

“Kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus suap RAPBDF Jambi terhadap yang terlibat, tetapi tentunya kita juga jangan mengkait – kaitkan pihak yang tidak terlibat dari kasus itu, seperti Gubernur Jambi Zumi Zola, misalnya” tegas Andi Mulyati. (sal/jul/fri)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *