BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Gugatan PT Nita Cipta Usaha terhadap Kelompok Kerja (Pokja) ULP Jambi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Ditjen SDA, Kementerian PU/PERA, rencananya digelar secara terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Selasa (10/4-2018) mendatang.

Sedangkan para hakim PTUN Jambi dalam menangani kasus gugatan itu, dalam sidang pertama, Rabu (7/3-2018) yang berlangsung secara tertutup, dengan Hakim Ketua Fadholy Hernanto, SH, dan Hakim Anggota Devyyani Yuli Kusnadi SH serta Taufik Kurniawan SH.

“Sidang, Selasa (10/4-2018) di PTUN Jambi digelar secara terbuka, sedangkan sebelumnya tertutup karena masih pada tahap pemeriksaan berkas,” demikian dikatakan Dirut PT Nita Cita Usaha Heldi Fahri yang didampingi kuasa hukumnya Ujang Saleh SH & Rekan.

Menurut Heldi Fahri kepada reporter brandanews.co.id, Kamis(5/4-2018), sidang terbuka ini sepatutnya penting untuk disimak khususnya kalangan pengusaha kontraktor yang sering menjadi korban persekongkolan, terkait penetapan pemenang tender yang dilakukan panitian tender.

“Dari persidangan yang digelar di PTUN Jambi, akan dapat menjadi pembelajaran bagi pihak rekanan (kotraktor) yang sering menjadi korban akibat persekongkolan itu, dan karenanya karena saya juga merupakan Ketua BPC Gapensi Kota Jambi, tentu saya sarankan anggota dapat mengikuti persidangan ini,” kata Heldi.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, dalam keterangan pers kepada sejumlah awak media yang di gelar di Gedung BPC Gapensi Kota Jambi, Jum’at (2/3-2018), Ujang Saleh SH mengungkapkan, kliennya dirugikan terkait tender dua paket proyek di BWSS VI.

Adapun kedua paket proyek yang digugat ke PTUN Jambi, dikatakan Ujang Saleh, proyek pembangunan rehabilitasi/peningkatan jaringan rawa Daerah Rawa, Pematang Lumut, Kabupaten Tanjungjabung Barat, dengan nilai Pagu Rp 20.150. 000.000, dan proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Batang Masumai di Kabupaten Merangin, dengan nilai pagu Rp 4.200.000. 000.

Kedua proyek tersebut, dimenangkan panitia tender terhadap PT Taman Paal Merah Indah untuk proyek jaringan rawa di Pematang Lumut, dengan nilai penawaran Rp 16.729.948.000, sedangkan kliennya menawar dengan harga terendah, yakni Rp 16. 133,551,000.

Sedangkan untuk proyek prasarana pengendali banjir di Kabupaten Merangin, pihak panitia tender memenangkan PT ASA Development, dengan penawaran Rp 3.737.880.000, sedang PT Nita Cipta Usaha menawar terendah, yakni 3.368.317.000.

Sebenarnya, dikatakan Ujang Saleh, kliennya sejak awal sudah mengetahui adanya gelagat yang tidak beres yang dilakukan pihak panitia tender untuk memenangkan kedua perusahaan itu, salah satu contoh pihak panitia tender mendadak mengajukan penambahan persyaratan sewaktu dilakukan pembuktian kualivikasi terhadap kliennya.

Gugatan ke PTUN Jambi, diterangkan Ujang Saleh, didaftarkan tanggal 27 Februari 2018, dengan nomor perkara 07/G/2018/PTUN Jambi. (sal/guh/pon)

SHARE
Previous articleKasum TNI : Dokrin TNI Menjawab Tantangan Tugas TNI Kedepan
Next articleGUBERNUR ZOLA : MUSRENBANG HARUS TEPAT TETAPKAN SKALA PRIORITAS
Mengungkap fakta, bukan sekedar Opini!! Apapun yang termuat dalam brita di brandanews.co.id merupalan berita yang dikirim dari reporter dan sudah disetujui oleh redaksi untuk dimuat, segala macam pemberitaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab reporter dan redaksi, admin hanya bertugas untuk menyunting kata, meng edit foto dan peng uploadnya ke website brandanews.co.id dan apabila ada kesalahan dalam pemberitaan akan segera dikoordinasikan dengan redaksi untuk ditindaklanjuti dan dipublikasikan atas kesalahan tersebut atau akan dicabut pemberitaanya. kritik dan saran bisa disampaikan melalui email : [email protected]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *