Illegal Drilling di Jambi Bentuk Pembiaran Terus Berlangsung

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Perkumpulan Hijau, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, menganggap kegiatan illegal drilling, atau pengeboran minyak illegal di Provinsi Jambi, merupakan bentuk pembiaran yang terus berlangsung.

Fery Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau kepada reporterbrandanews.co.id, Minggu (3/2-2019) mengungkapkan, kegiatan illegal drilling, seperti yang terjadi di Desa Pompa Air, Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, jelas sangat membahayakan yang menjadi ancaman serius terhadap kerusakan lingkungan.

Sekarang ini, terang Fery Irawan, bukti – bukti  yang diperoleh pihaknya, jelas menunjukan pengeboran minyak illegal di daerah – daerah itu, sudah tak ubahnya seperti ‘negara texas’ yang membiarkan adanya kejahatan yang menguasai sumber energi minyak secara illegal.

“Jelas, pengeboran minyak illegal yang sekarang ini terus berlangsung membuktikan adanya pembiaran, sehingga mengarah adanya bagi hasil yang diperoleh pihak – pihak tertentu terkait kegiatan pengeboran minyak illegal tersebut,” terang Fery.

Menurut Fery Irawan, sekarang ini kegiatan pengeboran minyak illegal itu kondisinya semakin parah dan meluas, seperti yang mereka lihat di kawasan Bungku dan sekitarnya, terdapat di satu titik lokasi pengeboran terdapat 4 sampai 5 sumur minyak yang beroperasi.

Kalau ini terus dibiarkan, kata Ia, bahaya yang akan timbul dari kegiatan illegal drilling itu, bukan tidak mungkin akan terjadi seperti Lapindo yang kedua di Jambi. “Harus ditutup, karena pengeboran minyak illegal tersebut tidak memiliki kajian terhadap lingkungan,” tegasnya.

Pemerintah setempat, pihak kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk pihak Pertamina Jambi, kata Fery Irawan, harus segera bersinergi untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penangkapan terhadap pihak – pihak yang melakukan kegiatan illegal drilling itu.

Bahkan, kabar terakhir, terang Ia, tidak sedikit oknum – oknum yang terlibat untuk memuluskan kegaiatan illegal drilling yang merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap bulannya. “Perkumpulan Hijau mendesak agar pemerintah melakukan tindakan tegas, dan tidak menjadikan penindakan terhadap illegal drilling itu tebang pilih,” harapnya. (sal/wyu/fri)

Print Friendly, PDF & Email