Jabatan Definitif Impian Pelaksana Tugas Berujung Suap

0
128

Selasa, 28 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan barang bukti Rp 4,7 miliar terkait suap pengesahan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Jambi 2018. Lantas, OTT KPK itupun menggemparkan seluruh daerah di Indonesia karena dalam sejarah OTT KPK ini yang terbesar.

Tidak perlu waktu lama, lembaga anti rasuah KPK dengan hitungan hanya beberapa hari saja sudah cukup untuk menetapkan empat tersangka. Hebatnya, kasus suap yang membuat Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ‘meradang’ dilakukan tiga  pejabatnya, dua diantaranya justu merupakan status pejabat pelaksana tugas yang selama ini tidak disangka nekad melakukan perbuatan itu.

Inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian seorang kepala daerah, tidak terkecuali Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Sebab  apa ? Sangat manusiawi sebernarnya, bagi pejabat berstatus pelaksana tugas yang ditunjuk itu memiliki hasrat yang sebegitu besarnya agar jabatannya dapat menjadi jabatan yang definitif.

Sehingga, tidak menjadi heran, demi jabatan definitif itu tidak saja harus melakukan upaya ‘menjilat’ maupun menghalalkan segala cara mesti melanggar hukum, niatanya tidak lebih supaya kepala daerah menganggapnya berhasil meloloskan janji politik pembangunan  demi tujuan jabatan definitif itu.

Sekarang nasi sudah menjadi bubur, KPK dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018, sudah menetapkan empat tersangka, seperti Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi Erwan Malik, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA) Jambi, Arfan ST, Asisten III Setda Jambi Saipudin, dan salah seorang anggota DPRD Jambi yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) Supriono.

Langkah Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sudah jelas, selain menyatakan dirinya secara terbuka tidak terlibat, tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan penyuapan guna memuluskan pengesahan RAPBD 2018 di DPRD Jambi, Ia juga secara tegas tidak memberikan pendampingan hukum dengan tiga pejabatnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Tentu,  sikap tegas Gubernur Zumi Zola Zulkifli ini sepatutnya mesti sangat dihargai, walaupun mau tak mau harus juga diakui dampak dari status jabatan pelaksana tugas itu, berpotensi memicu gairah hasrat pejabat  menghalalkan segala cara agar jabatannya definitif, dan inilah bisanya yang membuat seorang kepala daerah kecolongan yang akhirnya berujung tindakan suap, atau korupsi.

Untuk itu, selain sikap tegas Gubernur Jambi Zumi Zola menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus suap, dan berujung tidak adanya pendampingan hukum dari Pemerintah Provinsi Jambi terhadap  tiga pejabatnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya ada satu langkah lagi yang membuktikan seratus persen Gubernur Zola bersih dari kasus OTT KPK itu, dengan tidak menyetujui para tersangka mengajukan pensiun dini. Ingat itu, agar rakyat Jambi tidak menganggap kasus suap OTT KPK ini menjadi aneh.  (***)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *