KEJAR PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN, SAH DUKUNG PPDB BERDASARKAN ZONASI

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Di tengah berbagai kritik masyarakat tentang penerimaan peserta didik berbasis zonasi Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) tetap menilai PPDB berbasis zonasi dapat mengentaskan ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 mengenai Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang merupakan penataan reformasi sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMA, yang berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.”

Pernyataan ini disampaikan tokoh pendidikan Jambi ini dalam menanggapi beberapa keluhan dan kritikan masyarakat tentang PPDB berbasis zonasi (10/6) kemarin di Jakarta.

Namun SAH sendiri mengatakan DPR sendiri optimis terhadap sistem zonasi sebagai cara untuk mengoptimalkan Pendidikan Karakter serta memudahkan upaya peningkatan kapasitas guru sekaligus menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli.

“Oleh karenanya melalui Permendikbud No 51 Tahun 2019 ini pemerintah kembali membenahi aturan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang telah memasuki tahun kedua kali ini yang diharapkan mampu menjadi pintu masuk tercapainya pemerataan pendidikan kita,” ungkapnya.

Di Indonesia, Sistem Zonasi PPDB sendiri telah diterapkan dari tahun 2018 lalu di beberapa sekolah daerah tertentu. Pemerintah kemudian merevisi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 menjadi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 yang mengatur PPDB sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Sehingga SAH menilai sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, dan menyeluruh,”

Terakhir Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini meminta Pemerintah Daerah cepat beradaptasi dan segera menetapkan petunjuk teknis PPDB yang berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dalam mengatur kriteria, pembagian zona dan pendataan siswa di setiap zona, pungkasnya.(wyu/jul/swan)

Print Friendly, PDF & Email