KPK, Kejagung dan Polri Diminta Bongkar Tender Proyek ‘Persekongkolan’ di Jambi

Ketua KPPU Jambi, Robert Pardede

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri, diminta membongkar tender proyek ‘persekongkolan’ yang terjadi di Jambi.

Ketua Kontrol Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) Robert Pardede kepada reporterbrandanews.co.id, Rabu (7/3-2018) mengungkapkan, tidak ada kesulitannya untuk membongkar tender proyek yang diduga terjadi persekongkolan, tidak saja terhadap proyek yang dibiayai APBN, APBD Jambi, maupun APBD Kabupaten/Kota di daerah ini.

Menurut Robert, untuk mengetahui adanya dugaan persekongkolan itu, biasanya tender yang dimenangkan salah satu perusahaan peserta tender oleh pihak panitia tender, perselisihan dari nilai pagu proyek tidak mencapai 5 persen dari harga penawaran sendiri.

Kalau ada peserta tender yang dimenangkan pihak panitia tender, misalnya hanya berselisih 1 persen s/d 3 persen, dari pagu proyek, tentu patut diduga tender itu telah terjadi persekongkolan.

“Jelas, pasti sudah diatur tender proyek itu kalau perselisihannya tidak melebihi 5 persen dari nilai pagu proyek,” ungkap Robert.

Mungkin, kata Robert ada yang berpendapat bisa saja ada peserta tender yang melakukan penawaran hanya berselih 1 persen dari harga pagu, tetapi biasanya proyek yang ditenderkan itu tidak diminati, atau proyek itu harus dikerjakan dengan bidang spesialisi yang tidak banyak dimiliki.

Namum, kalau dalam proses tender itu ternyata ada peserta tender yang dikalahkan dan ternyata tender itu disanggah, kuat dugaan karena terjadi persekongkolan, dan ini sudah seharusnya dibongkar oleh pihak lembaga penegak hukum.

Menurut Robert Pardede, dugaan berpotensi tender proyek persekongkolan di Provinsi Jambi tahun 2018, tidak saja terjadi di proyek yang dibiayai APBN, tetapi juga terjadi di proyek yang dibiayai APBD Jambi maupun APBD Kabupaten/kota.

“KPPU melihat cukup tinggi potensi dugaan tender proyek persekongkolan di daerah ini, salah satunya terkait digugatnya Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Kementerian PU/PERA ke PTUN Jambi oleh Direktur PT Nita Cipta Usaha,” demikian dikatakan Robert Pardede. (sal/pon/dik)

Print Friendly, PDF & Email