KPPU Desak Penegak Hukum Usut Kebocoran Owner Estimate Dua Paket Proyek di BWSS VI  

Robert Pardede, Ketua KPPU Jambi. poto/wan

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi –  Lembaga Swadaya Masyarakat Kontrol Pemantau Persaingan Usaha (LSM-KPPU) Jambi, mendesak lembaga penegak hukum supaya mengusut terkait kebocoran ducumen Owner Estimate (OE) terhadap dua paket proyek tahun 2018 di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Kementerian PU/PERA.

Dalam keterangannya kepada reporterbrandanews.co.id, Rabu (14/2-2018), Ketua KPPU Robert Pardede mengungkapkan, document OE tidak boleh bocor kepada pihak manapun sebelum proses tender diputuskan pemenang tender proyek yang dilelang, sebab document itu merupakan rahasia tender yang juga merupakan rahasi negara.

Tetapi kenyataannya, kata Robert, sudah terjadi kebocoran OE terhadap dua paket proyek yang ditenderkan di BWSS VI tahun 2018, seperti proyek pembangunan prasarana pengambilan air tanah untuk air baku di Kabupaten Sarolangun, dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,4 miliar, dan proyek pembangunan prasarana pengambilan air tanah untuk air baku di delapan lokasi di Kabupaten Tanjungjabung Timur dengan anggaran Rp 5,6 miliar.

Terkait kebocoran document OE tersebut, dijelaskan Robert, memunculkan berbagai dugaan negative dalam proses tender kedua paket proyek itu. “Bisa saja muncul dugaan kalau proyek itu sengaja ditawarkan kemana – mana dengan modal OE, dan dugaan lain bisa juga dianggap proyek itu sudah ada pemiliknya sebelum tender diputuskan pemenangnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, terang Robert, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga pengadaan barang/jasa yang dianalisa secara profesional dan disahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas. Owner Estimate (OE) berfungsi berbagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa dengan  tujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar , dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak.

KPPU, kata Ia, tegas meminta lembaga penegak hukum, tidak saja Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejagung, tetapi pihak kepolisian untuk mengusut kebocoran OE yang merupakan document negara dalam proses lelang proyek. (sal/wan/jul)

Print Friendly, PDF & Email