MASALAH GIZI BURUK, SAH MINTA PEMERINTAH SUSUN RENCANA AKSI YANG KOMPREHENSIF

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan meminta pemerintah menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kasus gizi buruk di tanah air.

Pernyataan ini disampaikan Sutan Adil Hendra (SAH) pada forum Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Kesehatan (5/11-2019) di Senayan kemarin.

“Saya belum melihat pemerintah memiliki rencana aksi yang komprehensif dalam penanganan kasus gizi buruk di Indonesia,” ungkapnya dihadapan Menteri Kesehatan Terawan Putranto.

Selama ini dalam pengamatan DPR rencana aksi pemerintah masih bersifat sektoral dibidang kesehatan, padahal masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif secara lintas sektoral dibanyak kementerian badan daerah, jelasnya.

Sebagai Anggota DPR RI dari Provinsi Jambi SAH mengatakan data dari dinas kesehatan yang ia kutip dari media massa menyebutkan ada kecenderungan kasus gizi buruk meningkat selama dua tahun terakhir.

“Di daerah pemilihan saya di Provinsi Jambi, Kasus gizi buruk di Jambi tahun 2017 sekitar 85 kasus dan empat kasus meninggal. Total kasus gizi buruk di daerah itu dua tahun terakhir mencapai 177 kasus dan 10 kasus meninggal,” ungkapnya.

Dimana dalam hal ini peningkatan kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tersebut banyak dipengaruhi kurangnya asupan makanan bergizi dan pemberian air susu ibu (ASI) terhadap anak-anak balita. Selain itu kasus gizi buruk di Jambi juga disebabkan kondisi anak yang mengalami sakit. Gizi buruk tersebut banyak dialami balita berusia 0 – 5 tahun, jelasnya.

Kondisi ini tentu membutuhkan tindakan yang lebih nyata selain tindakan penangganan pada mereka yang kena gizi buruk, karena rata – rata masyarakat yang terkena gizi buruk adalah mereka yang kurang baik secara ekonomi, faktor gizi dan tempat tinggal yang jelek, ini perlu pendekatan yang lebih komprehensif, dari aspek ekonomi, lingkungan dan gaya hidup, tandasnya.(wyu/julwal)

 

Print Friendly, PDF & Email