OTT KPK di Jambi Belum Membuat Efek Jera, Ini Kata Hasan Gondrong: Usut Proyek 2017 Bermasalah

0
63
Koordinator GRAKK Hasan Gondrong ketika memberikan penjelasannya kepada reporter brandanews.co.id. poto/fri

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Koordinator Gerakan Rakyat Korban Kebijakan (GRAKK) Haji Hasan, atau yang akrab disapa Hasan Gondrong mengungkapkan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jambi, belum dapat membuat efek jera, sehingga potensi kerugian terhadap keuangan negara terus berlanjut.

“Walaupun OTT KPK berhasil membongkar kasus suap terhadap pengesahaan RAPBD Jambi tahun 2018, dan telah menetapkan empat tersangka, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi Erwan Malik, Asisten III Setda Jambi Saipuddin, Plt Kadis PU/PERA Jambi Arfan, dan Ketua Fraksi PAN yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jambi Supriono, tetapi hal itu belum dapat membuat efek jera,” kata Hasan.

Sebab menurut Hasan, potensi kerugian terhadap keuangan negara masih harus diusut terkait banyaknya proyek bermasalah tahun 2017 di Jambi, seperti salah satunya terhadap pembangunan ruas jalan akses yang menghubungkan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau yang dibiayai APBD Jambi sebesar Rp 50 miliar.

Beginilah kondisi terbaru yang diambil awal Januari 2018 terkait pembangunan gedung LPMP Jambi yang menelan anggaran sumber APBN tahun 2017 sebesar Rp 4,7 miliar. Poto/sal

Walaupun proyek yang dikerjakan PT Sarang Teknik Canggih (PT STC) di Kabupaten Tanjungjabung Barat itu sudah diputus kontrak, tetapi hal itu belumlah cukup karena bukan tidak mungkin adanya kerugian keuangan negara.

“Ini perlu dihitung hasil volume pekerjaan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebelumnya kontrak itu diputus,” kata Hasan.

Selain itu, Hasan juga mengungkapkan terkait pembangunan Gedung  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi yang dibiayai APBN tahun 2017 senilai Rp 4, 7 miliar, dimana proyek ini semestinya selesai akhir Desember tahun lalu justru tidak rampung namun terus dikerjakan dengan kualitas yang sangat buruk.

“Sudahlah tidak selesai, tetapi tetap dilanjutkan pembangunannya hingga sekarangm tetapi kualitas pengerjaannya cukup amburadul,” terang Hasan.

Untuk itu, dikatakan Hasan, pihaknya mendesak agar proyek pembangunan Gedung LPMP Jambi yang dikerjakan PT Jangga Persada supaya diusut karena juga tidak tertutup kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.

Diakhir keterangannya kepada reporter brandanews.co.id, Minggu (14/1-2018), Hasan Gondrong berharap, untuk menyelamatkan keuangan negara lembaga penegak hukum, seperti Kejati Jambi, Polda Jambi, dapat membongkar indikasi dugaan korupsi terkait pembangunan proyek bermasalah di Jambi.

“GERAKK, sekarang sedang full data menyangkut proyek bermasalah di daerah ini, dan selanjutnya akan segera melaporkan secara resmi kepada KPK untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. (sal/dik/jul)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *