Pantau Gambut Jambi Temukan Kebakaran di Wilayah Lindung Gambut di Area Moratorium

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi –  yang merupakan Simpul Jaringan Pantau Gambut untuk wilayah Jambi, menemukan bahwa telah terjadi kebakaran di atas lahan gambut di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemantauan langsung pada tanggal 6 Agustus 2018 oleh Perkumpulan Hijau menunjukkan bahwa titik kebakaran spesifik adalah di koordinat 1•03’05,”103•22”28,7” di wilayah Desa Muntialo.

Setelah Pantau Gambut menelaah koordinat tersebut dengan menggunakan data area prioritas restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG) dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) Revisi XII, Pantau Gambut menemukan bahwa kebakaran tersebut terjadi di dalam wilayah moratorium dan fungsi lindung gambut. Video kebakaran di atas lahan gambut dapat dilihat di sini.

Situasi kebakaran lahan gambut di Muntialo. Area ini juga diketahui masuk dalam wilayah moratorium dan fungsi lindung gambut. (Foto: Feri Irawan/ Perkumpulan Hijau)

“Temuan dari pantauan lapangan kami menunjukkan bahwa upaya pengawasan titik rawan kebakaran dari pemerintah tidak dilakukan secara maksimal. Kebakaran yang terjadi ini karena kelalaian dan ketidaksigapan pihak berwenang,” ujar Feri Irawan, Direktur, Perkumpulan Hijau.

Feri menambahkan bahwa di sekitar lokasi kebakaran tersebut sebenarnya terdapat sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk upaya memadamkan api.

Namun,peralatan yang ada hanya terdiri satu mesin pompa yang tidak memadai dan terletak cukup jauh sehingga memperlambat upaya pemadaman.

“Yang jelas, kami minta kepada Pemerintah Jambi untuk melaksanakan janji-janji dan komitmen perlindungan gambut dan pencegahan karhutla. TRGD yang dibentuk harus bekerja secara nyata karena selama ini tidak terlihat kinerjanya. Pencabutan izin harus dilakukan bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar peraturan tentang perlindungan gambut dan lalai dalam pencegahan karhutla,” kata Feri.

Pemerintah provinsi Jambi merupakan salah satu aktor yang memiliki komitmen kuat terkait perlindungan gambut dan pencegahan karhutla. Komitmen ini telah menjadi obyek pantau kinerja restorasi gambut. Secara spesifik, Gubernur non-aktif Jambi Zumi Zola pernah menyatakan akan merekomendasikan pencabutan izin terhadap perusahaan yang lalai melakukan penanganan kebakaran.

Meskipun saat ini kepemimpinan Jambi dipegang pelaksana tugas karena Gubernur Zumi Zola tersangkut kasus dugaan korupsi, kami tidak melihat alasan pengabaian komitmen pencabutan izin tersebut. Pasalnya, Jambi telah memiliki Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta peraturan Gubernur No.31 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Melalui Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2016 itu, Jambi telah menetapkan standar kecukupan sarana dan prasarana bagi perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha di wilayah ini. Dalam peraturan ini, perusahaan-perusahaan tersebut harus memastikan:

  1. Ketersediaan sumber air (embung) atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu
  2. Ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan
  3. Ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan lahan pada areal pemilik izin
  4. Ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terlatih
  5. Ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi areal pemegang izin dengan areal di sekitarnya

Untuk langkah lebih lanjut penanganan karhutla ini, Pantau Gambut meminta pemerintah dan pemerintah daerah Jambi untuk:

  1. Melaksanakan penegakan hukum bagi pemegang izin di wilayah konsesi yang terbakar
  2. Mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai dalam pencegahan karhutla
  3. Melibatkan warga    setempat   dan   kelompok-kelompok  masyarakat   sipil   dalam penanggulangan karhutla
  4. Mengaktifkan TRGD, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah rawan kebakaran, baik melalui patroli langsung berkala maupun dengan menggunakan teknologi-teknologi terkait
  5. Membuka data dan informasi terkait dengan Karhutla dan penegakan hokum

Selain itu, Pantau Gambut juga meminta KLHK dan BRG untuk memperbaiki upaya-upaya restorasi di Jambi, termasuk kegiatan-kegiatan pembasahan yang seharusnya bisa lebih mempertimbangkan lokasi dan jarak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan karhutla. Upaya-upaya restorasi ini juga selayaknya secara aktif melibatkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka tidak hanya diposisikan sebagai korban. Untuk itu, secara independen, Pantau Gambut mendorong partisipasi dan mengakomodasi kontribusi publik untuk memantau upaya perlindungan dan restorasi gambut serta melaporkan perkembangan pencegahan dan penanganan karhutla melalui www.pantaugambut.id.

***

Tentang Pantau Gambut:

Pantau Gambut merupakan sebuah inisiatif independen dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan teknologi, kolaborasi data, dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam memastikan keberhasilan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

Pantaugambut.id memiliki fitur Pantau Komitmen, Peta Aktivitas Restorasi, Berbagi Cerita, dan Pelajari. Platform pantaugambut.id dapat diakses oleh siapapun secara gratis. (***)

 

Print Friendly, PDF & Email