Perkumpulan Hijau: Pemerintah Jambi Belum Tunjukan Sikap Tegas Hentikan Illegal Drilling

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Perkumpulan Hijau, salah satu lembaga pemerhati lingkungan tegas mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Kabupaten Muarojambi, belum menunjukan sikap tegas menghentikan pengeboran minyak illegal, atau illegal drilling di daerah ini.

Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau kepada reporter brandanews.co.id, Jum’at, siang, ( 10/5-2019) mengungkapkan, sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan illegal drilling itu.

Padahal, sedikitnya terdapat ribuan sumur minyak baru yang di bor oleh pihak pelaku secara illegal, seperti yang terdapat di dua kabupaten, yakni, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muarojambi.

Terus meluas, terang Feri Irawan, pengeboran minyak dilakukan seperti di Desa Pompa Air, Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, dan yang terdapat di Unit 7, Kabupaten Muarojambi.

“Sudah cukup parah pengeboran minyak illegal di kedua daerah kabupaten itu. Namun, sampai saat ini teresan dibiarkan kegiatan illegal drilling itu berlangsung karena pemerintah daerah terkesan membiarkannya,” ungkapnya.

Mestinya, tegas Feri Irawan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Muarojambi, dan pihak kepolisian, mengambil tindakan tegas menghentikan kegiatan pengeboran minyak illegal itu, dan selanjutnya dilakukan pengkajian untuk mengetahui dampak lingkungan dan ancamannya terhadap masyarakat disekitarnya.

“Kondisi ini sampai sekarang belum juga dilakukan, sementara pengeboran minyak itu terus berlangsung dan meluas, dan diprakirakan sudah hampir mencapai ribuan sumur minyak baru yang digasak pelaku,” ujarnya.

Memang diakui Feri Irawan, disejumlah daerah  di luar Provinsi Jambi, diberlakukan pengambilan minyak di sumur – sumur tua milik Pertamina yang ditinggalkan oleh pihak koperasi. Tetapi, bukannya mengebor minyak di sumur baru seperti yang terjadi di kedua daerah di Provinsi Jambi.

“Kondisi pengeboran minyak yang terjadi di Provinsi Jambi jelas ini menjadi suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan terhadap masyarakat disekitarnya, dan untuk itu harus segera dihentikan sambil menunggu proses lanjutannya,” terang Feri Irawan. (wyu/jul/sal)

Print Friendly, PDF & Email