PKS Milik Swasta Tanpa Kebun Mengancam Produksi CPO PTP Nusantara VI

0
75

BRANDANEWS.CO.ID – Provinsi Jambi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera. Kondisi ini, selanjutnya dilirik pihak swasta dengan mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa membangun kebun.

Sekarang, tidak sedikit jumlah PKS di daerah ini yang dibangun pihak swasta. Akhirnya, berujung tidak sehat dalam tata niaga sawit yang berimbas kepada pihak PTP Nusantara VI, karena petani plasma tidak mau lagi menjual buah karena harganya yang dianggap petani terlalu murah.

Selain membangun PKS tanpa kebun yang dilakukan pihak swasta sejak sepuluh tahun belakangan, pihak swasta juga membangun ram – ram sawit sebagai langkah mendekatkan jarak angkut dari kebun petani kelokasi penjualan, seperti yang terlihat di Kabupaten Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, Sarolangun, Muarojambi, dan Merangin.

Pihak PTP Nusantara VI adalah pihak yang paling tertekan dengan keberadaan PKS tanpa kebun dan ram – ram sawit yang dikelola pihak swasta itu. Kabar terakhir yang diperoleh brandanews.co.id, sekarang ada beberapa PKS milik PTP Nusantara VI yang sudah tidak berproduksi lagi.

Menaggapi kondisi itu, Rizal Lubis, salah satu pengurus di Perhimpunan Petani Sawit dan Karet (PPSK) Provinsi Jambi, Jum’at (7/4-2017) mengungkapkan, pemerintah tidak tegas dalam menerapkan ketentuan yang melarang dibangunnya PKS oleh pihak swasta tanpa memiliki kebun sawit.

Tetapi kenyataannya tidak hanya itu, justru pemerintah di daerah juga sepertinya tidak ingin ambil pusing terkait soal tata niaga sawit yang sudah bersaing secara tidak sehat, seperti dibiarkannya pihak swasta mendirikan ram – ram sawit di daerah – daerah produksi.

“Keberadaan ram sawit milik swasta jelas semakin memperparah kondisi persaingan harga buah seperti yang dialami pihak PTP Nusantara VI saat ini,” kata Rizal.

Sudah semestinya, kata Rizal Lubis, pemerintah tegas dalam menegakan peraturan seperti tidak dibenarkannya PKS yang dibangun tidak memiliki kebun, sementara PTP Nusantara VI tidak mungkin dapat bersaing harga beli buah karena banyak beban yang ditanggung termasuk mendirikan petani plasma itu.

Selanjutnya, secara terpisah mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Budidaya mengungkapkan, sebenarnya sudah ada peraturan tegas dari Menteri Pertanian yang tidak membenarkan PKS swasta dibangun tanpa kebun.

Namun belakangan, diperbolehkan sebagai langkah membantu petani sawit swadaya yang selama ini mengalami kesulitan menjual buah hasil panen mereka. Tetapi sayangnya, justru dijadikan sarana persaingan harga yang tidak sehat.

“Sekarang peraturan sudah tegas dikatakan tidak boleh lagi ada PKS dibangun tanpa kebun, sayangnya larangan itu semakin tak berjalan karena tidak ada sikap yang kuat dari pemerintah yang melarangnya,” kata Budidaya.

Kondisi ini, masih dikatakan Budidaya semakin diperparah karena tidak ada peraturan soal penetapan harga sawit maupun karet oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Padahal, kalau mau jujur tidak ada yang sulit dalam mengatur tata niaga sawit jika Gubernur Jambi segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal ketentuan harga dua komuditi unggulan perkebunan, yakni kelapa sawit dan karet. (sal/jul/nok)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *