PT RKK Terungkap Bangun Kebun Sawit di Kawasan HP PT WKS

0
132
Areal perkebunan kelapa sawit PT RKK yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) PT Wirakarya Sakti (PT WKS) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi. Foto trijoko.
BRANDANEWS.CO.ID – Punah ranah, dan bahkan sudah babak belur kawasan hutan yang terdapat di Provinsi Jambi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tak ubahnya seperti ‘macan ompong’ akibat sejumlah perijinan yang diterbitkannya dikangkangi akibat kepentingan membangun areal perkebunan kelapa  sawit yang dilakukan pihak swasta dan masyarakat perambah untuk kepentingan yang sama.
 
Ini sebenarnya persoalan serius yang semestinya segera disikapi pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK. Apalagi, pungsi kawasan hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dan hutan produksi konfersi yang terdapat di Provinsi Jambi sudah digasak untuk kepentingan areal perkebunan kelapa sawit, dan anehnya sepertinya ada kesan pembiaran oleh pihak pemegang ijin Hutan Produksi (HP) itu.
 
Kalau sebelumnya, seperti diberitakan brandanews.co.id, PT Kaswari Unggul membangun areal perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 100 hektar di kawasan Hutan Produksi (HP) PT Wirakarya Sakti (PT WKS) di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjungjabung Timur, seperti diungkap Lembaga Pemantau, Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH).
 
Sekarang, justru PT Ricki Kurniawan Kertapersada, juga melakukan hal serupa membuka dan selanjutnya melakukan penanaman kelapa sawit seluas lebih kurang 2.000, 77 hektar di areal Hutan Produksi (HP)  PT WKS di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.
 
Bahkan, seperti dikatakan Ketua LP2LH, Trijoko kepada reporter brandanews.co.id, Sabtu (24/6-2017), usia tanaman sawit yang di tanam PT RKK di kawasa HP milik PT WKS diprakirakan sudah mencapai 12 tahun. “Tentu ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi LP2LH, ada kegiatan penanaman kelapa sawit yang semestinya tidak dibenarkan dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi seperti milik PT WKS itu,” terang Trijoko.
 
Menurut Trijoko, pihaknya secara resmi telah melaporkan adanya kegiatan membuka areal maupun penanaman kelapa sawit  oleh PT RKK di areal kawasan HP yang perjinannya dimiliki PT WKS kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Nomor: 019/LP/DPP – LP2LH/VIII-JBI/2016, tertanggal 29 Agustus 2016.
 
Hingga saat ini, laporan yang disampaikan LP2LH kepada Menteri LHK, ujar Trijoko, belum mendapat tanggapan dan itu dibuktikan belum juga ada tindakan tegas yang dilakukan terhadap PT RKK. (sal/jul/fay)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *