PT Sarang Teknik Canggih Tak Mampu Selesaikan Proyek Pembangunan Jalan Senilai Rp 50 Miliar, Akhirnya Putus Kontrak

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Proyek pembangunan ruas jalan akses yang menghubungkan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau,  dengan pagu senilai Rp 50 Miliar yang dialokasikan APBD Jambi tahun 2017, terpaksa diputus kontraknya.

Padahal, seperti diketahui, ruas jalan yang pembangunannya dilaksanakan PT Sarang Teknik Canggih (PT STC) itu, merupakan prioritas Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, dalam upaya mewujudkan pembangunan Jambi Tuntas yang diarahkan guna mempercepatan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanjungjabung Barat.

“Ini jelas, tidak selesainya pembangunan jalan yang dilaksanakan PT STC tidak saja berdampak buruk terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Jambi, tetapi lebih dari itu masyarakat pedesaan mengalami kerugian akibat jalan itu belum dapat dilalui untuk membawa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan menuju pusat perdagangan,” kata Robert Pardede.

Robert Perdede, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kontrol Pemantau Persaingan Usaha (LSM-KPPU) kepada reporter brandanews.co.id, Sabtu (13/1-2018) mengatakan, tidak selesainya pembangunan jalan yang dikerjakan PT STC, merupakan salah satu bukti adanya permainan kotor dalam proses tender tahun 2017, sehingga proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan anggaran puluhan miliar itu bisa jatuh dimenangkan perusahaan yang tidak berkualitas.

Dugaan kami, kata Robert Pardede, tender proyek jalan yang dimenangkan PT STC adanya permainan curang disitu, dan belum lagi kalau persoalan itu diarahkan kepada pemilik perusahaan yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

“Ini harus diusut oleh lembaga penegak hukum, bukan hanya persoalan putus kontrak tetapi indikasi lain terkait dugaan suap juga harus dibongkar,” ungkap Robert.

Selanjutnya, Ketua LSM KPPU Robert Pardede juga mendesak agar Dinas PU/PERA Jambi melaporkan sikap tegas yang diambil memutus kontrak pembangunan yang dikerjakan PT STC, tidak saja kepada Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, tetapi sikap tegas itu harus juga dilaporkan kepada pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) supaya PT STC dilakukan sanksi blacklist.

“Kalau sudah diputus kontrak PT STC harus dilaporkan ke LKPP supaya perusahaan itu di blacklist,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA) Jambi Tetap Sinulingga membenarkan pihaknya sudah melakukan putus kontrak terhadap proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT STC.

“Kami tidak mau ambil resiko sehingga langkah yang dilakukan terpaksa kontraknya diputus, dan ini sudah dilaporkan kepada Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli,” terang Tetap Sinulingga. (sal/jul/dik)

Print Friendly, PDF & Email