Ribuan Pengusaha Jasa Konstruksi ‘Gigit Jari’ Hanya 100 Mendapat Proyek APBD Jambi

H.M. Nasri ST, Wakil Ketua I BPD Gapensi Jambi. poto/sal

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Sekitar lebih kurang terdapat 3.000 pengusaha jasa konstruksi di Jambi. Namun, tragisnya hanya 100 pengusaha saja yang bisa mendapatkan proyek yang dibiayai APBD Jambi.

Wakil Ketua I BPD Gabungan Pelaksana Kostruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jambi, H.M Nasri ST kepada reporter brandanews.co.id, Jum’at (13/4-2018) mengungkapkan, kondisi ini selain berdampak tidak sehatnya persaingan dikalangan pengusaha jasa konstruksi itu. Namun, kenyataan ini juga membuktikan adanya kelompok – kelompok yang berkolaborasi dengan pihak penguasa yang berujung setoran fee proyek itu.

Menurut Nasri, tidak meratanya pembagian porsi proyek yang dibiayai APBD Jambi semakin parah kondisinya sejak Gubernur Jambi Zumi Zola, dibandingkan ketika daerah ini dipimpin Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang notabeneayahanda Zumi Zola sendiri.

Tentu, kalau sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca ditahannya Gubernur Jambi Zumi Zola, dan selanjutnya mulai membidik sejumlah pengusaha jasa konstruksi terkait aliran dana setoran proyek yang mengalir ke Zumi Zola, tentu sebenarnya bukanlah peristiwa yang menghebohkan.

“Kalau pengusaha yang dipanggil, dan selanjutnya diperiksa KPK sekarang, atau yang bakal dipanggil nanti, itulah yang disebutkan ratusan pengusaha yang selama ini menguasai proyek yang dibiayai APBD Jambi tersebut,” katanya.

Sebenarnya, dikatakan Nasri, dalam upaya menguasai proyek APBD Jambi seperti yang terjadi sejak tahun 2016 hingga 2017, sudah ada kelmpok – kelompoknya, seperti misalnya kelompok ini mengusaha 40 persen dari jumlah paket proyek, dan ada yang menguasi 30 persen, dan ada yang menguasai 10 persen dari kelompok yang lain.

Sedangkan sisanya, kata Nasri,  20 persen lagi itulah yang ditenderkan secara bebas yang diistilahkan kontraktor, proyek yang tidak ada pemiliknya, atau ‘bola liar’. Sehinga tidak mengherankan, kata Ia menambahkan, dari ribuan perusahaan yang dimiliki pengusaha jasa konstruksi di daerah ini terpaksa menyewakan perusahaannya untuk dipakai oleh pihak – pihak yang mendapatkan paket proyek tertentu itu.

Sebenarnya, ketika saya menjabat Ketua BPD Gapensi Jambi, terang Nasri, Ia sebenarnya terus berupaya memangkas kelompok – kelopok tersebut, dan ini tentunya dapat dilakukan kalau semua anggota asosiasi kompak, tetapi untuk membangun keranah itu sulit.

Sehingga, tidak heran, ada satu perusahaan di daerah ini bisa mendapatkan proyek hingga lebih dari 5 paket, mungkin bisa lebih dari itu asalkan bisa setor terlebih dahulu. Malah, untuk proyek tahun 2018, kata Ia,  bisa lebih parah kondisinya karena banyaknya perusahaan luar daerah yang dibawa pengusaha yang berasal dari daerah ini.

“Lihat saja nanti, banyak perusahaan jasa konstruksi yang berasal dari luar daerah, sedangkan pekerjaannya dilaksanakan oleh pengusaha lokal,” ungkapnya, sembari mengatakan banyak perusahaan di daerah ini gigit jari, alias menjadi penonton.

Kalau ditanya mengapa hal itu bisa terjadi, kata Nasri, bisa jadi menjadi suatu strategi yang dilakukan pengusaha untuk mengelabui KPK karena banyaknya pengusaha yang mulai diperiksa terkait aliran dana yang disetorkan kepada Gubernur Zola yang sekarang ditahan KPK tersebut. (sal/pon/guh)

Print Friendly, PDF & Email