Rp 415 Miliar Anggaran Dialokasi Tersandung Korupsi Proyek Pipanisasi

0
514

BRANDANEWS.CO.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Andi Nurwinah, ditunggu penggiat anti korupsi untuk segera bertindak tegas, terkait dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih yang sudah menghabiskan anggaran Rp 415 miliar di Kabupaten Tanjungjabung Barat.

Selanjutnya dilaporkan, sejumlah penggiat anti korupsi di Jambi memberikan penekanan serius kepada lembaga kejaksaan untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi itu, dan dikabarkan banyak pihak yang terlibat.

Sehari sebelum Kajati Jambi Jhon W Purba meletakan jabatannya, Kamis (20/4-2017), sejumlah aktivis menggelar aksi demo di depan kantor Kejati Jambi, dan intinya mendesak agar kasus tersebut dituntaskan, seperti yang disuarakan Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Jambi.

Seperti diungkapkan JPK dalam aksi itu menyebutkan, proyek pipanisasi air bersih sudah menelan anggaran hingga mencapai Rp 415 miliar, sedangkan sumber anggaran tidak saja dialokasikan dari APBD Kabupaten Tanjungjabung Barat, tetapi juga lewat alokasi APBN.

Menurut JPK Jambi, tahun 2008, anggaran proyek pipanisasi itu dialokasikan sebesar Rp 111 miliar, tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp 160 miliar, tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp 137 miliar, sedangkan dari APBN tahun 2007 sebesar Rp 7 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 415 miliar.

Berdasarkan laporan audit BPK RI menyebutkan, telah ditetapkan sebesar Rp 264, 62 miliar mengalir ke 17 rekening perusahaan sejak tahun 2007 hingga 2010, sementara kasus dugaan korupsi itu sampai kini belum juga ada kejelasan dari lembaga penegak hukum yang menyidiknya.
Selanjutnya, JPK Jambi dalam pernyataan sikapnya juga mengungkapkan soal dugaan penyalahgunaan wewenang terkait Surat Bupati Tanjungjabung Barat, dengan Nomor: 525/474/EKO, prihal penyelesaian kelebihan lahan seluas 1. 032 hektar yang ditujukan kepada PT Inti Indo Sawit Subur.

Dalam surat tersebut, secara jelas disebutkan agar saudara memberikan kontribusi sebesar Rp 100.000.000 setiap bulannya dari hasil kelebihan lahan seluas 1.032 hektar kepada yayasan Pendidikan Jouharatul Slamiyah di Kecamatan Merlung terhitung sejak tahun 2006, sampai dengan selama perusahaan masih melakukan kegiatan dilokasi tersebut.

Surat itu menurut JPK ditandatangani Bupati Tanjungjabung Barat Safrial M Siregar.

JPK Jambi, dalam suratnya mendesak dalam dua kasus itu, yakni dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih dan penyalahgunaan wewenang kelebihan lahan tersebut, segera dilakukan pemeriksaan oleh pihak penegak hukum terhadap Bupati Tanjungjabung Barat Safrial M Siregar. (sal/jul/fik)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *