SAH DUKUNG OMBUDSMAN JAMBI UNTUK BERANTAS PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Sikap Ombudsman Provinsi Jambi yang ingin memberantas pungutan liar di sekolah mendapat dukungan dari kalangan DPR RI. Sutan Adil Hendra (SAH) dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Komisi yang membidangi pendidikan mengaku mendukung tindakan Ombudsman yang membuka posko pengaduan pungli di sekolah.

Menurutnya tindakan Ombudsman ini memberi peringatan pada orang tua mewaspadai modus pungutan liar dalam bentuk uang seragam sekolah yang dikaitkan dengan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ataupun dalam bentuk lainnya.

“Kendati sejak beberapa tahun lalu telah ada perbaikan, bahwa tidak ada lagi pungutan untuk pendaftaran dan proses PPDB, tapi ada modus lain yang terjadi saat pendaftaran ulang orang tua diminta untuk membeli baju atau buku di sekolah,” ungkapnya (20/8-2019) di Jakarta.

Menurut beberapa kasus yang terpantau di Komisi X, para orang tua terpaksa membeli baju atau buku, karena baju dan buku di sodorkan oleh sekolah saat mendaftar ulang.

“Seolah, transaksi jual beli ini terpisah dari proses PPDB, padahal tidak,” jelasnya mencontohkan.

Akibatnya karena khawatir, jika tidak membeli baju, anaknya tidak bisa mendaftar ulang maka orang tua terpaksa beli baju, padahal baju bisa dibeli di tempat lain, lanjutnya.

Lalu Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan larangan pembelian seragam atau buku jelas di atur dalam pasal 33, Permendikbud 51/2018 tentang PPDB menyatakan dengan tegas sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

“Modus lainnya, tiba-tiba saat PPDB, sekolah ada koperasi, padahal sebelumnya tidak ada koperasi sekolah, jadi sejenis koperasi jadi-jadian,” katanya.

SAH menenggarai hal ini hanya ada saat musim PPDB, padahal praktiknya koperasi hanya topeng saja sementara pengadaan baju dikelola oleh oknum pejabat di sekolah.

“Bukan tak boleh, silahkan dikelola tapi oleh koperasi, dan tidak boleh ada paksaan dan serahkan pada mekanisme pasar serta yang penting, tidak terkait dengan PPDB,”

Dalam konteks ini SAH mengaku mendukung Ombudsman memberikan perhatian serius soal ini, juga hendaknya menjadi perhatian bagi Satgas Saber Pungli yang ada di daerah-daerah.

Ia mempersilahkan masyarakat melapor ke Ombudsman, jika mendapati hal demikian dengan datang langsung ke kantor Ombudsman Provinsi Jambi dan pelapor identitasnya dirahasiakan, tandasnya. (wyu/jul/wal)

Print Friendly, PDF & Email