SAH MINTA KEMENDAGRI KAWAL ANGGARAN PENDIDIKAN 20 PERSEN KETIKA EVALUASI APBD

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Pimpinan Komisi Pendidikan DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Depdagri dapat mengawal 20 persen anggaran pendidikan ketika proses evaluasi APBD dilakukan.

“Pantauan kita di DPR berdasarkan evaluasi dirjen Keuda hampir semua pemerintah daerah (pemda) telah mengalokasikan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan Belana Daerah (APBD) untuk anggaran pendidikan.”

Meskipun demikian SAH mengatakan pihaknya meminta Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) terus memonitor alokasi dana untuk pendidikan tersebut.

SAH yang Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, setiap APBD selalu dievaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lewat Keuda. Pemda melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi itu.

“Kalau ada dana pendidikan yang tidak dialokasikan 20 persen, mereka harus evaluasi. Serta menyarankan daerah supaya tetap dipenuhi alokasi 20 persen untuk pendidikan,” jelasnya di Ruang Komisi X Gedung Nusantara I kompleks Senayan Jakarta.

SAH menambahkan, pihaknya tetap mengawal agar realisasi anggaran pendidikan sesuai dengan perencanan. Sebab, terkadang implementasi dana pendidikan justru tak mencapai 20 persen. “Hanya benar dalam penganggaran, tapi dalam pelaksanaan mungkin tidak 20 persen. Makanya perlu dikawal.”

Dalam hal ini SAH mengatakan semua pihak perlu mendorong daerah itu jangan sampai lalai pengalokasian anggaran terkait pelayanan dasar seperti pendidikan sehingga pelayanan pendidikan tetap diberikan kepada penerima layanan oleh pemerintah provinsi.

Terakhir menurut legislator dari Provinsi Jambi ini satu hal yang perlu diperbaiki adalah koordinasi.

“Yang perlu diperbaiki barangkali koordinasi antar provinsi dan pusat melalui mekanisme Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, khususnya untuk urusan pendidikan,” tandasnya.(wyu/san/dik)

Print Friendly, PDF & Email