SAH MINTA PEMERINTAH LAKUKAN TEROBOSAN UNTUK OPTIMALISASI DANA PENDIDIKAN

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan akan terus diasah. Termasuk menjaga konsistensinya mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN.

Pernyataan ini disampaikan Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan Sutan Adil Hendra (SAH) mengomentari anggaran fungsi pendidikan tahun 2019 yang jumlahnya mencapai Rp 429,5 triliun.

Menurut SAH pihaknya di DPR terus berupaya membuat anggaran fungsi pendidikan lebih optimal dan melakukan sinkronisasai dan pemanfaatan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Dalam hal ini ia menilai perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya.

“Kata kunci optimalisasi anggaran ada pada perencanaan dan pengawasan anggaran,” jelasnya.

Demi mewujudkan hal ini, SAH menyarankan pihak teknis seperti kementerian dan dinas di daerah menggandeng pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Kusus (DAK).

Selain menggandeng pihak luar, pengawasan dari dalam juga dioptimalkan melalui aparat pengawasan intern pemerintah. Masyarakat dan legislatif juga diajak turut mengawasi secara partisipatif, ungkapnya.

Selanjutnya Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengharapkan kementerian dapat memberikan Dana Alokasi Khusus yang tepat guna dan sesuai sasaran. DAK fisik yang tepat guna dan sasaran menjadi kunci membangun pendidikan yang lebih baik.

Dalam konteks ini SAH mengaku DPR mengharapkan penyaluran DAK fisik bisa meningkatkan layanan pendidikan daerah. Didukung kebijakan zonasi layanan pendidikan, hasil akhir nanti akan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Penerapan kebijakan zonasi telah dilakukan bertahap sejak 2016, diawali dari ujian nasional. Zonasi selanjutnya ditujukan untuk penerimaan peserta didik baru.

Sehingga tujuan pemerintah bahwa sistem zonasi adalah solusi percepatan pemerataan kualitas pendidikan. “Perpres-nya nanti berupa Perpres zonasi pendidikan. Nanti semua yang berkaitan dengan pendidikan akan ditangani berbasis zonasi,” pungkasnya.(wyu/jul/wal)

Print Friendly, PDF & Email