SAH : PERLU PERUBAHAN PARADIGMA UNTUK MENGATASI KESENJANGAN

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Pimpinan Komisi DPR RI yang membidangi ekonomi kreatif,  Sutan Adil Hendra (SAH) memaparkan sebuah gagasan untuk dapat mengatasi ketimpangan ekonomi yang tengah terjadi di negeri ini.

Paparan pikirannya ini SAH lakukan pada acara Diskusi Interaktif informal membangun daya saing ekonomi Provinsi Jambi jelang pilkada serentak 2020 di Jambi (27/8-2019) beberapa waktu lalu.

“Membangun daerah, perubahan paradigma harus dilakukan. Caranya dengan kembali ke agama dengan memperbaiki kualitas manusia, berislam secara kafah, memperbaiki tata kelola ekonomi dan menegakkan perintah agama, ini mendasar dan prinsip sebagai pondasi yang harus kita tanamkan dulu” ungkapnya dihadapan puluhan akademisi dan wartawan yang hadir di hotel Aston Jambi waktu itu.

Gagasan SAH disampaikannya lantaran dirinya menilai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Jambi, yang mengutamakan keuntungan personal menjadi fokus utama dan mengalahkan kemanfaatan sosial. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan ekonomi, termasuk di Jambi.

“Aktivitas ekonomi baik oleh masyarakat dan pemerintah lebih membuka peluang mengalirnya keuntungan pada personal bukan kemanfaatan sosial, ini akar dari segala ketimpangan yang terjadi,” ungkapnya.

Sehingga menurut SAH di masa mendatang, nilai-nilai keIslaman harus ada pada setiap aktivitas ekonomi juga aktivitas lainnya sehari-hari.

Seperti Zakat harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat, salah satunya untuk menopang dana pendidikan dalam konteks kebutuhan sosial, harapnya.

Dalam hal ini Anggota DPR RI tersebut juga menghimbau agar masyarakat memiliki visi akhirat dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, bagaimana bisa kaya dunia dan akhirat, tegasnya.

Pemikiran SAH ini lahir dari kondisi dewasa ini, dimana ketimpangan ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia, makin menjadi. Hal ini dibuktikan dengan survey yang dirilis oleh Oxpam International.

Dimana Survey tersebut menyebutkan bahwa 1% individu terkaya dari total penduduk Indonesia menguasai 49% dari total seluruh kekayaan yang ada di negeri ini, ini paradoks yang terus disuarakan Bapak Prabowo Subianto dalam tiap kesempatan, ungkapnya.

Lembaga yang sama juga merilis survey pada tahun 2017, menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-6 dalam kategori distribusi kekayaan terburuk di dunia. Sedangkan di tingkat dunia sendiri, masih pada tahun 2017, tercatat 8 orang terkaya menguasai kekayaan yang hampir sama dengan akumulasi harta yang dimiliki oleh 3,5 milyar penduduk atau setengah dari total penduduk dunia.

Karena menurutnya jika tidak ada perubahan akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk mengurangi ketimpangan sosial, sehingga ekonomi syariah harus kita pandang sebagai upaya menekan ketimpangan ekonomi yang berbasis masyarakat, pungkasnya.(wyu/dik/wal)

Print Friendly, PDF & Email