Sanksi Sosial Menyandera Zumi Zola

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga melakukan penahanan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Padahal, lembaga anti rasuah itu sudah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi, sejak, Jum’at (2/2-2018) lalu.

Bahkan, sejak menyandang status tersangka KPK, Kamis (15/2-2018), juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dirinya yang disangkakan menerima gratifikasi, terkait proyek yang bergulir sejak 2014, dan ini tentunya berkemungkinan KPK membidiknya sejak Zola menduduki jabatan Bupati Tanjungjabung Timur.

KPK berawal membuka kotak pandora gratifikasi terhadap Zumi Zola itu, diawali Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, terkait kasus suap RAPBD Jambi yang berujung dilakukannya penahanan terhadap empat tersangka.

Yakni, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi Erwan Malik, Asisten III Saipudin, Plt Kadis PU/PERA Jambi Arfan, dan Supriono, Anggota Banggar yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN di DPRD Jambi.

OTT suap RAPBD Jambi itu dibongkar KPK, Selasa (28/11-2017) lalu, dan selanjutnya berujung penggeledahaan, termasuk tidak saja di ruang kerja Gubernur Jambi, Rumah Dinas Gubernur Jambi, tetapi Villa milik keluarga Zumi Zola di Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur turut digeledah KPK, dari sini ditemukan uang dalam berangkas yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Lantas, setelah itu KPK pun menetapkan Zumi Zola dan Arfan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi, dan Arfan sudah terlebih dahulu dilakukan penahanan oleh KPK dalam kasus suap.

Sejak Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka, beragam opini yang berkembang di tengah masyarakat Jambi, dan bahkan tidak jarang muncul tudingan Zumi Zola bakal ditahan oleh KPK, dan begitulah seterusnya walaupun ternyata hingga sekarang Gubernur Jambi itu belum juga dilakukan penahan.

Tetapi yang jelas, sejak Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi, di tahan atau belum ditahannya yang bersangkutan, sanksi sosial sudah menghukumnya sebelum sanksi hukum itu sendiri.

Kondisi ini, tentu harus segera dihentikan oleh KPK, sebab semakin panjang waktu belum dilakukannya penahanan terhadap Zumi Zola yang sudah menyandang status tersangka itu, akan semakin tersanderanya Zumi Zola menahan sanksi sosial, dan bukan tidak mungkin pula kondisi itu akan berimbas terhadap kepemimpinannya sebagai Gubernur Jambi. (***)

Print Friendly, PDF & Email