Soal Illegal Drilling Tanya ke Pemerintah Pusat

H. Syahirsah Bupati Batanghari. poto/wyu

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, salah satu daerah paling parah terjadinya kejahatan illegal drilling, atau pengeboran minyak illegal.

Bahkan, sekarang sudah mencapai 1.000 lebih sumur minyak illegal yang terus beroperasi, seperti di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Itulah yang diungkapkan Bupati Batanghari, H Syahirsah kepada reporter brandanews.co.id, Senin (20/5-2019). “Sedikitnya terdapat seribuan lebih sumur minyak illegal di daerahnya itu,” ungkapnya.

Menurut Syahirsah, membludaknya keberadaan sumur – sumur minyak terjadi sejak tahun 2015 lalu, atau sebelum dirinya menjadi bupati. Hanya saja, jumlahnya terus bertambah sampai sekarang, dan ini yang menimbulkan masalah seakan ada pembiaran dari Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Padahal, tegas Syahirsah, bukannya ada pembiaran, seperti adanya tuduhan kepada kepala desa yang terlibat terkait kegiatan illegal drilling itu. “Banyak yang terlibat disitu, karena tindakan illegal drilling harus diakui sebagai bisnis yang menguntungkan oleh pelaku,” terangnya.

H Syahirsah, Bupati Batanghari saat diwawancarai reporter brandanews.co.id, Senin (20/5-2019) di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. poto/wyu

Namun, jika dikatakan Pemerintah Kabupaten Batanghari dianggap, atau dituduh membiarkan terjadinya illegal drilling di daerah ini, kata Syahirsah, itu yang salah karena Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya melaporkan maraknya pengeboran minyak illegal tidak saja kepada Pemerintah Pusat tetapi juga kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penutupan karena kewenangan itu berada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Menyangkut perijinan tambang, seperti golongan A dan golongan B kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, sedangkan golongan C berada kewenangannya di Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga  Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak lagi punya kewenangan kalaupun sebelumnya golongan C itu berada di pemerintah kabupaten.

“Kita sebagai Pemerintah Kabupaten Batanghari hanya memberikan laporan, menginformasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait maraknya illegal drilling itu, sedangkan kewenangan untuk melakukan penindakan tegas ada disana,” katanya.

Untuk itu, sekarang menyangkut maraknya illegal drilling di Kabupaten Batanghari, silahkan mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat, atau kepada Pemerintah Provinsi Jambi. “Kapan akan ditindak, atau akan terus dibiarkan berkembang pengeboran minyak semacam itu ada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jambi,” ujarnya.

Tetapi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Batanghari, terus melakukan protes terkait maraknya illegal drilling itu, tidak saja menyangkut soal lingkungan, tetapi juga sekarang tidak sedikit masyarakat di daerah –  daerah itu yang menderita penyakit matirasa.

“Tidak sedikit sekarang yang dialami mereka mengidap matirasa, dan bahkan pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah mengirimkan tim ke daerah – daerah rawan pengeboran minyak illegal,” demikian diungkapkan Bupati Batanghari Syahirsah. (wahyuputra/lin/sal)

Print Friendly, PDF & Email