BRANDANEWS.CO.ID – Dugaan korupsi yang dilakukan secara masif pasca terbakarnya Pasar Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi, tahun 2014, kembali bergulir menjadi ‘bola panas’. Pasalnya, kasus dugaan korupsi, mulai dari adanya indikasi mark’up, sampai penerbitan sertifikat terhadap tanah milik desa tersebut, hingga pengucuran kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi, dan sekarang Bank 9.

Apa kata mantan Camat Sungai Bahar Ismet Wijaya ketika dikonfirmasikan brandanews.co.id melalui ponselnya, Kamis (6/4-2017). “Tidak mungkin saya kembali menjelaskan, atau menanggapi permasalahan soal Pasar Sungai Bahar. Bagi saya itu naif, silahkan tanyakan saja kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarojambi, atau kepada pihak kepolisian,” terang Ismen Wijaya yang saat ini bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Menurut Ia, dalam pembangunan Pasar Sungai Bahar setelah terbakar saat dirinya menjabat Camat di daerah itu, sudah beberapa kali diperiksa oleh pihak penegak hukum, termasuk di kejaksaan dan polri. Namun kenyataannya, disebutkan Ismet tidak ada masalah, dan kalau sekarang persoalan itu didongkel kembali, tentunya naik lah bagi saya menjelaskannya.

“Silahkan tanya kepada pak Kajati Jambi, atau pak Kajari Muarojambi, atau kepada pihak kepolisian yang selama ini menangani kasus tersebut,” katanya, sembari menutup ponselnya.

Seperti diberitakan brandanews.co.id sebelumnya, Desnat yang merupakan tokoh masyarakat Sungai Bahar yang juga aktivis yang selama ini getol membela kepentingan rakyat kecil di daerah itu membeberkan berbagai bukti yang melibatkan Camat Sungai Bahar, Kepala Desa Sungai Bahar ketika itu Sri Hartani, dan salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana tender pembangunan Pasar Sungai Bahar.

Menurut Desnat, ada konspirasi jahat yang dilakukan oknum pejabat, tidak saja ketika mengajukan bantuan ke Dinas Sosial dengan cara merobah objek pasar yang terbakar menjadi rumah penduduk, dan selanjutnya melakukan manipulasi jumlah penerima bantuan, hingga selanjutnya dilakukannya pengajuan kredit sebagai jaminan kepada pihak perbankan, seperti kios yang dibangun diatas tanah memilik kas desa.

“Jelas, kejahatan korupsi yang terjadi dalam proyek Pasar Sungai Bahar berlangsung secara masif. Tetapi anehnya, kasus yang sudah dilaporkan kemana-mana, termasuk soal sudah ditetapkannya Sri Hartani yang ketika itu menjabat Kepala Desa, kasusnya kini mandek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarojambi.

Kemungkinan, menurut Desnat, ada oknum yang pasang badan untuk menutupi kasus korupsi yang disuarakannya selama ini. Kita berharap kasus ini bisa berjalan ke ranah hukum, sehingga dapat diketahui kebenaran apa yang dituduhkannya itu.

Selain itu, Desnat secara gamblang mengungkapkan kalau daerahnya, sudah sejak lama menjadi lahan tempat terjadinya berbagai kasus korupsi, seperti sejumlah proyek fiktif, diantaranya proyek pembangunan terminal, proyek embung, dan proyek PDAM.

Sayangnya, terang Ia, kasus korupsi itu tidak pernah diproses hingga kemeja pradilan. Kita tidak tau apa sebabnya hingga kasus korupsi seperti itu menjadi mandek tanpa proses hukum. (sal/fik/nok)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *