Terdapat Ribuan Sumur Minyak Illegal, Ini Kata Bupati Syahirsah: Pemerintah Kabupaten Tidak Punya Wewenang

BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Bupati Batanghari H Syahirsah mengungkapkan, terdapat ribuan lebih sumur minyak illegal di daerahnya. Namun, pihaknya tidak punya kewenangan untuk menghentikan kegiatan illegal drilling itu.

Sekarang ini, diungkapkan Syahirsah Kepada reporter Brandanews.co.id senin (20/5/2019), sedikitnya terdapat 1.000 lebih sumur minyak illegal di daerahnya, seperti di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang. Tetapi, kewenangan untuk persoalan pertambangan itu berada di tangan Pemerintah Pusat.

“Akibat itu, kita di daerah ini bisa berbuat apa untuk menghentikan kegiatan illegal drilling itu, sementara untuk galian C saja, tanggungjawabnya sudah berada di Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan A dan B itu berada di Pemerintah Pusat,” kata Syahirsah.

Makanya, Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak dapat melakukan penindakan, terkecuali hanya menyampaikan adanya kegiatan illegal drilling di daerahnya itu  kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

“ Tetapi, ya hasilnya seperti ini, pelaporan yang kita lakukan berjalan terus, tetapi sikap yang kita tunggu untuk menghentikan itu tidak pernah ada, atau kalau boleh saya katakan sepertinya cuek cuek saja,” terangnya.

Dijelaskan Bupati Batanghari Syahirsah, illegal drilling dimulai sejak tahun 2015 lalu, dimana bupati sebelum dirinya sudah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM untuk bagaimana menindaklanjutinya.

Pada waktu itu, terang Syahirsah,  sumur illegal drilling cuma satu tapi karna tidak di tindaklanjuti dari tahun 2015, dari pertamina itu baru ada tindaklanjut pada tahun 2017, setelah saya jadi bupati waktu itu sumur yang tadinya satu sudah berkembang menjadi 8 waktu itu, barulah mulai ditutup tahun 2017.

Saya, kata Ia,  waktu itu bilang harus di bentuk tim karena kewenangan masalah illegal drilling itu mengenai pertambangan bahan minyak golongan A itu tidak ada pada pemerintah Kabupaten Batanghari, itu adanya di Pemerintah Pusat, makanya kita hanya bisa melapor jadi kewenangan itu tidak ada.

Lantas, Kalau kesannya membiarkan itukan bukan cuma kepala desa tapi banyak orang yang terkait dengan itu macam pertamina cuek , ESDM cuek  dan sebagainya.

Kita sudah melapor kemana – mana karna itu ada kewenangan perpanjangan tangan pemerintah pusat itu ada di pemerintah provinsi nah kita sampaikan kepemerintah provinsi.

Nah untuk pemerintah provinsi untuk itu sudah melakukan penutupan dengan pertamina tapikan berkembang terus ini seolah ada pembiaran itulah yang terjadi.

Sumur minyak illegal itu sekarang sudah 1000 an lebih, kata Syahirsah,  Jadi karena tidak ada kewenangan kita mau menutup,dan  apakah untuk itu di legalkan juga tidak ada kewenangan kita.

Silahkan ditanya pada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

“Kalau undang – undang itu, kalau sumur tua iya, itupun pemerintah provinsi bukan kabupaten.

Terkait penambangan minyak illegal itu, dikatakan Ia, Inikan dampaknya lingkungan hidup kedepan nanti seperti apa, jangan – jangan nanti pencemaran yang sekarang sudah di rasakan oleh masyarakat bahkan ada yang tangan nya sudah mati rasa sekarang, dan dinas kesehatan sudah kita kirim kesana. Nah kedepan yang lebih parah lagi kita tidak tau.

Malah, ditegaskan Syahirsyah,  saya kemarin ketemu Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, katanya sudah persoalan ini sudah ke Bareskrim, selalu di janjikan sesudah Pemilu, mungkin nunggu pemilu 2024 nanti lagi. (wyu/dik/sal)

 

Print Friendly, PDF & Email