Tidak Juga Ngocor, Proyek Air Bersih di Tanjabtim Bakal Dilaporkan ke Tiga Institusi Penegak Hukum

0
316
Puluhan miliar uang rakyat di sedot untuk membangun proyek air bersih di Kabupaten Tanjungjabung Timur. Inilah hasil pemasangan pipa induk air bersih yang hingga saat ini airnyapun tak dapat dinikmati masyarakat di Kecamatan Sabak Timur. poto/pono
BRANDANEWS.CO.ID/NewsJambi – Puluhan miliar uang rakyat disedot untuk membiayai pembangunan proyek air bersih di Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim). Tetapi sialnya, warg di daerah pantai Timur Jambi itu hingga saat ini belum juga dapat menimkati air bersih sementara anggaran pembangunan terus mengalir.
 
Seperti sebelumnya diberitakan brandanews.co.id, proyek pembangunan pipanisasi air bersih dan sambungan rumah (SR) di Kecamatan Sabak Timur, tahun 2014 – 2015, dengan anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 10 miliar lebih, ternyata tidak saja air yang tidak mengalir tetapi pipa induk yang dipasangpun sudah mengalami kerusakan parah.
 
Namun hebatnya, APBD Kabupaten Tanjungjabung Timur kembali digolontorkan untuk proyek air bersih di daerah itu, tahun 2016 kembali dialokasikan sebesar Rp 900 juta lebih untuk membiayai rehabilitasi proyek air bersih yang tidak pernah mengalir.
 
Tidak hanya di Kecamatan Sabak Timur, ternyata proyek air bersih serupa yang dilaksanakan di Desa Pematang Rahman, Kecamatan Mendahara Ulu, juga bernasib serupa. Padahal, tidak tanggung – tanggung anggaran yang digelontorkan untuk membiayai proyek air bersih itu, yakni Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur tahun 2016 mengalokasikan sebesar Rp 2, 1 miliar lebih.
 
Tetapi kenyataannya, proyek air bersih di Kecamatan Mendahara Ulu yang dilaksanakan CV MS, dengan dalil proyek optimalisasi Air Bersih di Desa Pematang Rahman, hingga saat ini belum juga dapat mengaliri air ke rumah – rumah masyarakat di daerah itu.
 
Menyikapi hal itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Korban Kebijakan (LSM-GERAK) dalam waktu dekat akan melaporkan kasus proyek air bersih yang teridikasi korupsi dan menyalah kepada tiga institusi hukum di Jakarta, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Demikian dikatakan Ketua LSM Gerak H Hasan kepada reporter brandanews.co.id, Minggu (13/8-2017). “Kalau kasus ini tidak dilaporkan ke tiga institusi lembaga hukum di pusat, akan sulit kasus itu dapat diproses hukum mengingat hingga saat ini belum ada tanda – tanda dilakukannya pengusutan oleh pihak penegak hukum di daerah ini.
 
Sebenarnya, kalau bicara bukti, mau bukti yang seperti apa lagi, kata Hasan, sudah jelas dan nyata proyek air bersih itu bermasalah, dan bisa tanya langsung kepada masyarakat apa air mengalir atau tidak, sementara proyek itu terus dibiayai pemerintah daerah.
 
“Kalau kami terus berharap agar lembaga penegak hukum di daerah ini mengusut kasus itu, mungkin sampai kapanpun tidak pernah hal itu akan dilakukan, sehingga langkah terakhir harus membawa kasus tersebut ke KPK, Mabes Polri dan Kejagung,” kata Hasan, sembari berharap kasus proyek air bersih di Tanjungjabung Timur dapat diproses hukum karena merugikan uang rakyat yang nilainya cukuplah besar. (sal/jul/tik)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Verifikasi Bukan Robot *