TNI Mau Disudutkan Rakyat Murka

Kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dapat terpisahkan, sekalipun langit itu runtuh.

Lantas, ketika Rancangan Undang – Undang agar TNI dilibatkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang sedang dibahas di DPR-RI, dan sejak itu pula muncul banyak pihak yang mencoba menghalang – halanginya dengan berbagai alasan mengakibatkan rakyat pun menjadi marah.

Apalagi, marahnya rakyat akibat adanya reaksi yang mencoba menetang untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Padahal, sebenarnya sudah nyata tertuang di dalam UU TNI sendiri, dan diatur juga mengenai keterlibatan TNI untuk mengatasi teroris.

Dasar itulah, sehingga Presiden Joko Widodo secara lantang meminta agar TNI dilibatkan dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorismen. Jelas, Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang salah satunya adalah melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan.

Siapa yang menghalangi TNI dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme itu ? Inilah yang menjadi aneh, semestinya kelompok teroris yang protes terkait dilibatkannya TNI untuk ‘menghantam’ kelompok mereka. Tetapi justru malah bukan teroris yang protes atau menolak, tetapi malah Politisi, sekelompok LSM, sekelompok Cendikiawan dan sekelompok Aktivis.

Dan yang gilanya lagi, dalam penolakan agar TNI tidak dilibatkan dalam pemberantasan teroris, secara lantang mereka itu berkoar dengan menyebut bukan tugas pokonya TNI memberantas terorisme, dan ada yang mengatakan TNI cukup diberikan porsi BKO dalam penanganan terorisme.

Pola pikir seperti ini jelas ‘sakit’ atau terganggu karena di dalam UU TNI sudah jeklas disebutkan salah satu tugas pokoknya adalah melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman. Apakah aksi terorisme itu bukanlah ancaman bagi bangsa ? Silahkan dijawab. Apalagi ada tetangga sebelah sono yang menyebutkan TNI boleh ikut tetapi jangan melanggar HAM.

Ingat, TNI tidak akan pernah mengemis. TNI tidak pernah meminta – minta. Tetapi, jika rakyat terancam seperti yang dilakukan kelompok teroris itu, silahkan siapapun berteriak menolak TNI, tetapi TNI tetap melaksanakan tugasnya karena kemanunggalan TNI dengan rakyat yang tidak mungkin terpisahkan.

Silahkan siapapun dari kita untuk membantahnya. Apakah Menangulangi bencana tugas pokok TNI ? Apakah ketahanan pangan tugas pokonya TNI ? Tentu jawabannya pastilah tidak.

Lantas mengapa ketika TNI turun melaksanakan tugasnya ke daerah bencana semuanya diam, ketika TNI turun kesawah semuanya diam, ketika anggota TNI gugur dalam latihan semua diam.

Itulah yang membuktikan TNI lekat dengan rakyat karena kemanunggalan itu. Dan sekarang, TNI dan Rakyat tetap memenuhi janjinya menyangkut kecintaan TNI terhadap NKRI, karena NKRI itu adalah harga mati yang tidak mungkin siapun dapat mempengaruhinya sekalipun komunis. (***)

Noer Faisal / Pemimpin Redaksi

Print Friendly, PDF & Email