Pernyataan keras soal “Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto” belakangan menggema di ruang publik setelah sejumlah elite PDIP melontarkan kritik terbuka terhadap Presiden Joko Widodo. Perbandingan dengan era Soeharto yang identik dengan rezim otoriter Orde Baru membuat isu ini kian sensitif. Bukan hanya menyentuh soal etika politik, tetapi juga mengusik fondasi demokrasi yang dibangun pascareformasi 1998. Di tengah suhu politik yang masih hangat pascapemilu, tudingan ini memicu perdebatan: apakah demokrasi Indonesia benar benar mundur, atau hanya mengalami guncangan sementara akibat tarik menarik kepentingan kekuasaan.
Elite PDIP Menggugat: Dari Loyalis Jadi Pengkritik
Perubahan sikap elite PDIP terhadap Jokowi menjadi sorotan tajam. Partai yang dulu mengusung dan membesarkan nama Jokowi kini justru berada di garis depan kritik. Ungkapan bahwa Jokowi merusak tatanan yang bahkan di era Soeharto masih memiliki batas batas tertentu, memunculkan wacana Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto sebagai simbol kemunduran politik.
Hubungan Jokowi dengan PDIP mulai retak ketika peta dukungan politik di Pilpres 2024 bergeser. Jokowi, yang secara formal masih berangkat dari rahim PDIP, dinilai lebih dekat dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Di saat yang sama, PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Friksi itu berkembang menjadi konflik terbuka, terutama setelah muncul isu keterlibatan kekuasaan dalam proses pemilu, mulai dari penggunaan aparat hingga pemanfaatan program bansos yang dianggap menguntungkan kandidat tertentu.
Sejumlah elite PDIP menyebut demokrasi era Jokowi justru lebih menakutkan karena dilakukan dengan wajah yang tampak demokratis, namun di baliknya dituding sarat rekayasa kekuasaan. Kritik itu tidak hanya diarahkan pada Jokowi sebagai individu, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan berada di tangan eksekutif.
> “Yang membuat publik resah bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk mengatur hasil politik sebelum rakyat sempat benar benar memilih.”
Membaca Ulang Demokrasi ala Soeharto dan Jokowi
Perbandingan Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto mengandung ironi. Di satu sisi, Soeharto dikenal sebagai simbol otoritarianisme. Di sisi lain, beberapa pengkritik menilai Jokowi justru memanfaatkan demokrasi prosedural untuk mengukuhkan kekuasaan dengan cara yang lebih halus.
Apa yang Disebut Demokrasi di Era Soeharto?
Pada masa Orde Baru, Soeharto membangun sistem politik yang tampak teratur namun sangat terkendali. Pemilu diadakan secara berkala, tetapi partisipasi politik dibatasi ketat. Golkar menjadi kendaraan utama kekuasaan, sementara partai lain dikerdilkan melalui kebijakan fusi dan pembatasan aktivitas. Media dibungkam lewat mekanisme perizinan, aktivis diawasi, dan oposisi ditekan menggunakan instrumen keamanan negara.
Demokrasi pada masa itu lebih menyerupai formalitas. Rakyat datang ke TPS, namun pilihan politik diarahkan melalui tekanan sosial, birokrasi, bahkan ancaman. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung represi. Namun struktur kekuasaan berjalan dengan pola yang relatif konsisten: militer kuat, birokrasi taat, dan partai politik tunduk pada garis besar kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, istilah “demokrasi Soeharto” sesungguhnya adalah paradoks. Namun ia menjadi pembanding ketika situasi sekarang dinilai mulai mengulang pola pola pengendalian politik, meski dengan wajah dan instrumen yang berbeda.
Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto, Benarkah Lebih Parah?
Di era Jokowi, demokrasi Indonesia secara formal jauh lebih terbuka. Pemilu kompetitif, media lebih bebas, partai politik beragam, dan masyarakat sipil aktif. Namun kritik muncul ketika prosedur demokratis itu dianggap dimanipulasi untuk menguntungkan kekuasaan yang sedang berkuasa. Di sinilah frasa Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto dipakai sebagai simbol bahwa standar demokrasi yang seharusnya lebih maju pascareformasi justru dirasakan mundur.
Beberapa kritik diarahkan pada:
1. Upaya intervensi terhadap partai politik melalui pendekatan kekuasaan
2. Penggunaan instrumen hukum dan aparat yang dianggap tidak netral
3. Penempatan keluarga dalam posisi strategis politik, seperti putra Jokowi yang melesat cepat di panggung nasional
4. Pola koalisi besar yang cenderung mengurangi oposisi efektif di parlemen
Bagi sebagian pengamat, yang membedakan Jokowi dengan Soeharto bukan pada ada tidaknya kontrol kekuasaan, tetapi pada metode. Di masa Soeharto, kontrol dilakukan secara kasar dan terang terangan. Di masa Jokowi, kontrol dinilai lebih halus, melalui regulasi, kebijakan, dan mobilisasi sumber daya negara yang dibungkus dalam bahasa pembangunan dan stabilitas.
> “Ketika demokrasi hanya menjadi kulit, sementara isi diatur oleh segelintir elite, publik pada dasarnya sedang hidup dalam ilusi kebebasan politik.”
Kontroversi Putusan MK dan Dinasti Politik
Salah satu titik balik yang membuat isu Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto menguat adalah polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang membuka jalan bagi anak Jokowi untuk maju sebagai calon wakil presiden memicu tuduhan adanya konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap lembaga yudikatif.
Dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi, jarang sekali terlihat momen di mana kecurigaan publik terhadap independensi lembaga tinggi negara begitu menguat. Status hubungan keluarga antara presiden dan salah satu hakim MK menjadi sorotan. Ketika kemudian putusan itu menguntungkan langkah politik keluarga Jokowi, kritik pun mengeras.
Isu dinasti politik yang selama ini lebih sering dilekatkan pada tokoh tokoh daerah, kini mencuat di level nasional. Jokowi dinilai memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk mempercepat karier politik keluarganya. Bagi para pengkritik, inilah bentuk kemunduran dari semangat reformasi yang dulu menentang konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga atau kelompok.
Di era Soeharto, praktik dinasti politik juga terjadi, meski dibungkus dengan gaya berbeda. Keluarga Cendana dikenal memiliki pengaruh luas di sektor ekonomi dan politik. Namun saat itu, sistem politik sangat tertutup sehingga ruang koreksi publik terbatas. Kini, ketika ruang publik lebih terbuka, setiap langkah yang terkesan mengarah pada dinasti politik segera menuai reaksi keras.
Peran PDIP dalam Membingkai Isu Jokowi dan Soeharto
PDIP memiliki posisi unik dalam perdebatan ini. Sebagai partai yang lahir dari semangat perlawanan terhadap Orde Baru, PDIP memposisikan diri sebagai penjaga reformasi dan demokrasi. Ketika elite PDIP menyebut Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto, pernyataan itu bukan sekadar kritik personal, tetapi juga pesan politik bahwa garis perjuangan partai sedang diluruskan kembali.
Dalam beberapa pidato, tokoh tokoh PDIP menyinggung soal penyimpangan demokrasi, keberpihakan kekuasaan dalam pemilu, hingga bahaya kekuasaan yang terlalu terpusat di tangan eksekutif. Mereka menempatkan diri sebagai oposisi terhadap praktik politik yang dinilai menyimpang, meski tokoh yang dikritik pernah diusung sendiri oleh partai.
Namun, tidak sedikit yang menilai sikap keras PDIP juga dipengaruhi kekecewaan politik karena tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. Perubahan peta koalisi dan kedekatan Jokowi dengan kekuatan politik lain membuat PDIP kehilangan akses dan pengaruh di lingkar inti kekuasaan. Dalam pandangan ini, kritik PDIP dianggap bercampur antara idealisme dan kepentingan.
Di sisi lain, suara PDIP tetap penting dalam menjaga ruang kritik. Tanpa partai besar yang berani mengingatkan, praktik praktik yang melemahkan demokrasi bisa saja terus berlangsung tanpa koreksi berarti. Kehadiran oposisi yang kuat menjadi salah satu pilar demokrasi, sesuatu yang di era Soeharto hampir tidak mungkin terjadi secara terbuka.
Publik di Persimpangan: Antara Kepuasan dan Kekhawatiran
Di tengah perdebatan mengenai Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto, sikap publik tidak tunggal. Sebagian masyarakat masih merasa puas dengan capaian pembangunan fisik, infrastruktur, dan program bantuan sosial yang masif di era Jokowi. Bagi mereka, stabilitas politik dan ekonomi menjadi prioritas, meski ada catatan soal kualitas demokrasi.
Namun kelompok lain mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap kecenderungan konsentrasi kekuasaan. Mereka mempertanyakan netralitas aparat negara, independensi lembaga peradilan, serta peluang regenerasi kepemimpinan yang sehat ketika dinasti politik menguat. Di media sosial, perdebatan berlangsung sengit, memperlihatkan polarisasi yang belum sepenuhnya reda pascapemilu.
Kondisi ini menciptakan semacam paradoks: di satu sisi rakyat menikmati hasil pembangunan, di sisi lain mereka dihadapkan pada tanda tanda kemunduran demokrasi. Perbandingan dengan masa Soeharto menjadi alat ukur, meski konteks keduanya berbeda. Jika dulu rakyat hidup dalam ketakutan yang lebih jelas, kini kekhawatiran muncul dalam bentuk yang lebih halus, berupa rasa tidak percaya terhadap fairness proses politik.
Menimbang Ulang Arah Demokrasi Indonesia
Perdebatan tentang apakah benar Jokowi Merusak Demokrasi Soeharto pada akhirnya membawa Indonesia pada pertanyaan yang lebih mendasar: ke mana arah demokrasi akan dibawa. Reformasi 1998 lahir dari keinginan kolektif untuk keluar dari sistem kekuasaan yang tertutup dan menindas. Selama lebih dari dua dekade, berbagai kemajuan telah dicapai, mulai dari kebebasan pers hingga pemilu yang lebih kompetitif.
Namun perjalanan demokrasi tidak pernah linier. Gelombang kemunduran bisa terjadi ketika kekuasaan terlalu percaya diri dan merasa didukung mayoritas. Dalam situasi itu, mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan sering kali diabaikan. Kritik elite PDIP terhadap Jokowi menjadi salah satu alarm bahwa ada persoalan serius yang perlu diperbaiki, bukan disapu di bawah karpet.
Perbandingan dengan Soeharto seharusnya tidak berhenti pada siapa yang lebih buruk atau lebih baik. Yang lebih penting adalah memastikan agar kesalahan masa lalu tidak diulang, meski dengan wajah dan gaya yang berbeda. Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan dijalankan setiap hari, bagaimana oposisi diperlakukan, dan bagaimana suara berbeda dihargai.
Comment