Lonjakan kasus pengadilan Malaysia dalam dua tahun terakhir memicu kekhawatiran serius di kalangan praktisi hukum, akademisi, hingga masyarakat umum. Data internal lembaga peradilan yang beredar di kalangan pengacara menunjukkan peningkatan perkara hingga sekitar 60 persen di beberapa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, terutama di wilayah urban seperti Kuala Lumpur, Selangor, dan Johor. Di tengah sistem yang sudah lama dikritik karena lamban, lonjakan ini memunculkan pertanyaan: seberapa siap infrastruktur hukum Malaysia menghadapi tekanan baru ini, dan apa artinya bagi keadilan bagi warga biasa?
Lonjakan Kasus Pengadilan Malaysia yang Mengubah Wajah Peradilan
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pengadilan Malaysia meningkat secara signifikan, terutama setelah pandemi Covid-19 mereda dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Banyak perkara yang sempat tertunda selama pembatasan sosial kini masuk bersamaan, menimbulkan efek penumpukan di meja hakim. Perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa kontrak, sewa menyewa, hingga kebangkrutan perusahaan kecil menengah menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Kenaikan sekitar 60 persen ini tidak hanya berupa angka di atas kertas. Di banyak ruang sidang, antrean perkara semakin panjang, majelis hakim harus menjadwalkan sidang sejak pagi buta hingga menjelang malam, sementara para pengacara mengeluhkan jadwal yang saling bertumpuk. Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan kualitas putusan di tengah tekanan beban kerja yang sedemikian berat.
Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko kompromi terhadap asas peradilan yang adil dan cepat. Ketika satu hakim harus menangani ratusan perkara aktif, peluang terjadinya kekeliruan administratif maupun penilaian substantif tentu meningkat. Hal ini menempatkan sistem peradilan di persimpangan: berupaya mengejar kuantitas penyelesaian kasus, atau mempertahankan kualitas putusan dengan konsekuensi penundaan yang lebih lama.
Mengapa Kasus Pengadilan Malaysia Bisa Melejit Begitu Tajam?
Lonjakan kasus pengadilan Malaysia tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan saling berkaitan dan mendorong peningkatan perkara yang masuk ke pengadilan.
Pertama, faktor ekonomi pascapandemi. Banyak kontrak bisnis yang gagal dipenuhi, cicilan yang menunggak, hingga sengketa antara pemilik properti dan penyewa. Ketika masa penangguhan dan kelonggaran berakhir, pihak yang dirugikan memilih jalur litigasi. Hal ini terlihat jelas pada peningkatan perkara perdata komersial dan kebangkrutan yang diajukan oleh lembaga keuangan maupun individu.
Kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kampanye pemerintah dan lembaga swadaya hukum tentang hak warga, ditambah akses informasi melalui internet, mendorong lebih banyak orang berani menggugat. Perselisihan rumah tangga, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga sengketa waris kini lebih sering berujung ke pengadilan dibanding diselesaikan secara informal dalam keluarga atau komunitas.
Ketiga, faktor kriminalitas yang ikut berubah pola. Perkembangan kejahatan siber, penipuan daring, hingga skema investasi bodong menambah daftar panjang perkara pidana yang masuk. Penegak hukum didorong untuk menindak lebih tegas, dan setiap penindakan itu pada akhirnya bermuara di meja hakim.
Keempat, faktor struktural di dalam lembaga peradilan sendiri. Jumlah hakim dan staf pengadilan bertambah, tetapi tidak secepat peningkatan perkara. Di beberapa pengadilan, sistem manajemen perkara masih mengandalkan prosedur manual dan dokumentasi fisik, sehingga kecepatan penanganan perkara terhambat oleh birokrasi administrasi yang bertele-tele.
“Lonjakan perkara bukan semata cerminan meningkatnya kejahatan, melainkan juga cermin dari masyarakat yang semakin sadar hak dan keberanian menggugat, sementara mesin peradilan bergerak lebih lambat dibanding dinamika sosial.”
Tekanan di Ruang Sidang: Hakim Antara Target dan Tanggung Jawab
Bagi para hakim, lonjakan kasus pengadilan Malaysia berarti hari kerja yang semakin panjang dan tekanan psikologis yang kian berat. Di pengadilan tingkat pertama, ada hakim yang menangani ratusan perkara aktif sekaligus, mencakup pidana, perdata, dan keluarga. Setiap perkara menuntut pembacaan berkas, mendengar saksi, menilai bukti, dan menyusun putusan yang argumentatif.
Target penyelesaian perkara dari administrasi peradilan kerap berbenturan dengan idealisme hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang mendalam. Ketika satu berkas harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu demi mengejar statistik, risiko terjadinya putusan yang kurang komprehensif tidak bisa diabaikan. Di sinilah kekhawatiran masyarakat muncul: apakah keadilan masih dapat ditegakkan secara substantif di tengah tekanan kuantitas?
Selain itu, hakim juga dihadapkan pada ekspektasi publik yang semakin tinggi. Kasus korupsi, skandal politik, dan perkara publik berprofil tinggi diawasi ketat oleh media dan masyarakat. Keputusan yang dianggap terlalu ringan atau tidak konsisten dengan putusan lain langsung menuai kritik tajam. Beban kerja yang berat bercampur dengan sorotan publik yang intens menciptakan situasi kerja yang rentan terhadap kelelahan mental.
Infrastruktur Hukum yang Tertinggal di Tengah Gelombang Perkara
Meski Malaysia dikenal memiliki tradisi hukum berbasis common law yang relatif mapan, infrastruktur pendukung peradilan belum sepenuhnya siap mengatasi lonjakan kasus pengadilan Malaysia. Di banyak pengadilan, ruang sidang masih terbatas, arsip perkara menumpuk, dan sistem teknologi informasi belum terintegrasi secara menyeluruh.
Digitalisasi peradilan memang mulai diupayakan, seperti penerapan e filing, sidang daring, dan akses dokumen secara elektronik. Namun implementasinya tidak merata. Beberapa pengadilan di kota besar lebih maju, sementara pengadilan di daerah tertinggal masih bergantung pada berkas fisik dan prosedur manual. Ketimpangan ini mempengaruhi kecepatan penanganan perkara dan konsistensi pelayanan.
Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah klasik. Penambahan hakim, panitera, serta staf administrasi membutuhkan investasi jangka panjang. Di sisi lain, alokasi anggaran negara terbagi untuk berbagai sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur fisik. Akibatnya, modernisasi pengadilan sering berjalan setengah hati dan tidak cukup radikal untuk mengubah pola kerja yang sudah mengakar.
Reformasi Sistem untuk Mengurai Lonjakan Kasus Pengadilan Malaysia
Dorongan reformasi untuk mengatasi lonjakan kasus pengadilan Malaysia mulai menguat dari berbagai kalangan. Akademisi hukum mendorong pembenahan menyeluruh yang tidak hanya menambah jumlah hakim, tetapi juga mengubah cara kerja sistem peradilan.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah memperluas penggunaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu, mediasi wajib sebelum masuk sidang dinilai dapat mengurangi beban pengadilan. Jika sebagian besar sengketa bisnis, keluarga, dan waris bisa diselesaikan melalui mediasi, pengadilan dapat fokus pada perkara yang benar-benar membutuhkan putusan yudisial.
Reformasi prosedur juga menjadi sorotan. Penyederhanaan proses administrasi, pengurangan formalitas yang tidak esensial, serta batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengorbankan hak para pihak. Penguatan peran hakim tunggal untuk jenis perkara tertentu juga dipertimbangkan agar tidak semua kasus harus ditangani majelis.
Di sisi lain, pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim serta panitera menjadi kunci. Sistem yang lebih kompleks, dengan kejahatan siber dan transaksi lintas negara, menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu teknis. Tanpa peningkatan kapasitas, beban perkara tidak hanya berat secara kuantitas tetapi juga secara kualitas.
Teknologi dan Digitalisasi dalam Kasus Pengadilan Malaysia
Peran teknologi dalam meredam lonjakan kasus pengadilan Malaysia semakin tak terelakkan. Pengadilan yang telah mengadopsi sistem e court melaporkan efisiensi yang lebih baik, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan pihak, hingga pengunggahan bukti dan putusan secara daring. Pengurangan penggunaan kertas dan berkas fisik mempercepat alur kerja dan mengurangi risiko berkas hilang atau tertunda.
Sidang daring yang marak selama pandemi juga terbukti bermanfaat untuk perkara tertentu, terutama yang tidak memerlukan kehadiran fisik saksi dalam jumlah besar. Namun, penerapan sidang daring menghadapi tantangan, seperti akses internet yang tidak merata, keterbatasan perangkat di kalangan pihak yang berperkara, hingga kekhawatiran keamanan data.
Pengembangan sistem manajemen perkara berbasis algoritma untuk membantu penjadwalan sidang dan pemantauan tenggat waktu menjadi salah satu inovasi yang mulai diuji. Sistem ini membantu hakim dan panitera memprioritaskan perkara yang mendekati batas waktu, serta mengidentifikasi hambatan administratif sejak dini. Namun, keputusan substantif tetap berada di tangan manusia, karena keadilan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mesin.
“Teknologi hanya akan menjadi plester sementara jika tidak dibarengi perubahan budaya kerja di pengadilan, mulai dari disiplin waktu, transparansi, hingga keberanian memangkas prosedur yang tidak perlu.”
Implikasi Sosial dari Lonjakan Kasus Pengadilan Malaysia
Lonjakan kasus pengadilan Malaysia memiliki konsekuensi sosial yang luas. Bagi masyarakat kecil, penundaan sidang berarti kepastian hukum yang tertunda. Sengketa waris yang berlarut dapat memecah keluarga, perkara perceraian yang lama selesai memperpanjang ketidakpastian bagi anak, sementara kasus pidana yang tertunda menempatkan terdakwa dan korban dalam ketidakjelasan yang melelahkan.
Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga menjadi taruhan. Ketika warga melihat banyak kasus yang bertahun-tahun tidak selesai, atau putusan yang terkesan tidak konsisten, persepsi bahwa keadilan hanya milik mereka yang punya uang dan akses bisa menguat. Rasa frustrasi ini berpotensi menurunkan kepatuhan terhadap hukum dan mendorong penyelesaian masalah di luar jalur legal, yang pada gilirannya bisa memicu konflik baru.
Di sisi ekonomi, lambannya penyelesaian sengketa bisnis membuat investor ragu. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum cepat dalam perkara kontrak, kepailitan, dan perselisihan komersial. Jika pengadilan dianggap lamban dan tidak efisien, iklim investasi bisa terganggu, terutama di sektor yang rentan sengketa seperti konstruksi, properti, dan jasa keuangan.
Jalan Panjang Menuju Peradilan yang Lebih Tangguh di Malaysia
Perubahan dalam sistem peradilan tidak pernah berlangsung cepat, terlebih ketika menyangkut budaya institusional dan struktur birokrasi yang telah lama mengakar. Lonjakan kasus pengadilan Malaysia menjadi semacam ujian stres bagi seluruh komponen sistem hukum di negara tersebut. Apakah pengadilan mampu beradaptasi dan memperkuat diri, atau justru semakin tertinggal oleh dinamika masyarakat dan ekonomi yang bergerak lebih cepat?
Perdebatan tentang reformasi peradilan kini tidak lagi terbatas pada kalangan ahli hukum. Media, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha mulai ikut bersuara, menuntut pengadilan yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Dorongan dari luar ini dapat menjadi katalis, asalkan direspons dengan keterbukaan oleh lembaga peradilan, bukan dengan sikap defensif.
Pada akhirnya, lonjakan perkara bisa dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat semakin bergantung pada pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Tugas negara adalah memastikan bahwa kepercayaan ini tidak disia-siakan. Sebab, ketika pengadilan gagal menjadi tempat terakhir mencari keadilan, ruang akan terbuka bagi kekuasaan informal dan kekuatan uang untuk mengambil alih peran hukum. Dan ketika itu terjadi, pemulihan kepercayaan publik akan jauh lebih sulit daripada sekadar menambah jumlah hakim atau membangun ruang sidang baru.
Comment