Nadiem Ungkap Kekhawatiran Saat Jokowi Menunjuknya Jadi Menteri Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali menceritakan masa ketika dirinya menerima tawaran masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Cerita itu disampaikan dalam pembelaannya di persidangan perkara pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook.
Nadiem mengungkapkan bahwa keputusan menjadi menteri tidak diterima tanpa keraguan. Sejumlah orang terdekat disebut sempat menyarankannya menolak tawaran tersebut. Mereka mengkhawatirkan keputusan Nadiem meninggalkan perusahaan teknologi yang telah berkembang besar untuk menangani sistem pendidikan nasional yang jauh lebih rumit.
Pada Oktober 2019, Nadiem masih dikenal luas sebagai pendiri Gojek. Perusahaan tersebut telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ia mempunyai jabatan, jaringan usaha, dan kehidupan profesional yang sudah tertata.
Tawaran menjadi menteri mengubah seluruh jalur kariernya. Nadiem harus meninggalkan posisi di Gojek dan masuk ke lingkungan birokrasi dengan tanggung jawab terhadap puluhan juta pelajar, jutaan guru, ratusan ribu sekolah, perguruan tinggi, kebudayaan, serta riset.
Orang Terdekat Memintanya Memikirkan Ulang Tawaran
Dalam ceritanya, Nadiem menyebut adanya kekhawatiran dari keluarga dan orang yang mengenalnya dekat. Mereka mempertanyakan alasan ia harus meninggalkan keadaan yang sudah nyaman.
Menjadi pemimpin perusahaan tentu memiliki risiko besar. Namun, ruang pengambilan keputusan di perusahaan berbeda dari kementerian. Seorang menteri harus bekerja dengan aturan negara, anggaran publik, lembaga pengawasan, parlemen, pemerintah daerah, dan banyak kelompok dengan kebutuhan berbeda.
Orang terdekat Nadiem disebut memahami bahwa jabatan publik membawa tekanan yang tidak ringan. Setiap keputusan dapat diperiksa, dikritik, diperdebatkan, bahkan dipersoalkan melalui proses hukum.
Mereka juga mengetahui bahwa Nadiem bukan berasal dari jalur birokrasi atau partai politik. Ia datang dari perusahaan teknologi dengan budaya kerja yang cepat dan terukur.
Perbedaan lingkungan itu menimbulkan pertanyaan apakah cara kerja perusahaan dapat diterapkan pada kementerian yang mempunyai struktur panjang dan tanggung jawab besar.
Jokowi Menawarkan Tugas di Bidang Pendidikan
Nadiem datang ke Istana Kepresidenan pada 21 Oktober 2019 setelah mendapat panggilan dari Presiden Jokowi. Setelah pertemuan, ia menyatakan telah menerima tawaran untuk masuk kabinet.
Pada saat itu, posisi kementerian yang akan dipegang belum diumumkan. Nadiem hanya menyampaikan bahwa pembicaraan bersama Jokowi berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, perbaikan birokrasi, investasi, dan penggunaan teknologi.
Dua hari kemudian, Jokowi memperkenalkannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pilihan tersebut mengejutkan sebagian masyarakat. Banyak pihak sebelumnya memperkirakan Nadiem akan ditempatkan pada kementerian yang berkaitan dengan teknologi, komunikasi, ekonomi digital, atau transportasi.
Jokowi kemudian menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia membutuhkan terobosan dalam pengelolaan sekolah, guru, dan pelajar. Latar belakang Nadiem di bidang teknologi dianggap dapat membantu melakukan perubahan tersebut.
Skala Pendidikan Nasional Menjadi Beban Besar
Kekhawatiran saat menerima jabatan dapat dipahami dari besarnya ruang kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kementerian tersebut tidak hanya mengurus kurikulum. Tanggung jawabnya mencakup guru, sekolah, ujian, pendidikan vokasi, bantuan operasional, pendidikan anak usia dini, bahasa, kebudayaan, dan berbagai program lain.
Setiap kebijakan berlaku pada daerah dengan kondisi yang sangat beragam. Sekolah di pusat kota mempunyai kebutuhan berbeda dari sekolah di kepulauan, pegunungan, dan wilayah perbatasan.
Akses internet, kualitas bangunan, jumlah guru, kemampuan ekonomi keluarga, dan dukungan pemerintah daerah juga tidak sama.
Nadiem memasuki kementerian ketika tuntutan terhadap perbaikan pendidikan sangat tinggi. Masyarakat menginginkan kurikulum yang lebih baik, pengelolaan guru yang adil, biaya pendidikan terjangkau, serta lulusan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan.
“Menerima jabatan publik berarti menerima tanggung jawab yang tidak berhenti pada keberhasilan program, tetapi juga pada setiap keputusan yang menggunakan uang dan kepercayaan masyarakat.”
Nadiem Mundur dari Gojek pada Hari yang Sama
Keputusan masuk kabinet diikuti langkah meninggalkan seluruh jabatan dan kewenangan di Gojek. Nadiem menyatakan mundur pada hari ia bertemu Jokowi.
Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan. Seorang menteri tidak dapat tetap mengendalikan perusahaan yang memiliki hubungan luas dengan kebijakan pemerintah.
Bagi Nadiem, keputusan itu berarti meninggalkan perusahaan yang dibangunnya sejak 2010. Gojek bermula dari layanan pusat panggilan kecil sebelum berkembang menjadi aplikasi dengan berbagai layanan.
Perusahaan itu juga melekat pada identitas publiknya. Nama Nadiem hampir selalu disebut bersama Gojek sebelum ia masuk pemerintahan.
Meninggalkan perusahaan bukan hanya perpindahan jabatan. Ia harus menyerahkan kendali operasional kepada pimpinan baru dan menerima bahwa keputusan perusahaan tidak lagi berada di tangannya.
Jabatan Menteri Membawanya ke Wilayah yang Belum Dikenal
Nadiem memiliki pengalaman membangun perusahaan, mengelola teknologi, dan mengembangkan layanan untuk jutaan pengguna. Namun, pendidikan mempunyai karakter berbeda.
Sekolah bukan perusahaan yang dapat diukur hanya melalui pertumbuhan pengguna atau pendapatan. Keputusan pendidikan berkaitan dengan perkembangan anak, beban guru, kesempatan belajar, dan kesenjangan antarwilayah.
Sebuah program juga tidak dapat diubah terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah. Guru memerlukan pelatihan, pemerintah daerah membutuhkan petunjuk, dan orang tua perlu memahami perubahan.
Birokrasi menuntut proses administrasi yang ketat. Pengadaan barang, penggunaan anggaran, penunjukan pejabat, serta pembuatan peraturan harus melalui jalur resmi.
Nadiem harus mempelajari seluruh sistem tersebut sambil tetap memenuhi harapan Presiden dan masyarakat.
Merdeka Belajar Menjadi Program Utama
Selama menjabat, Nadiem memperkenalkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Program itu mencakup perubahan asesmen, kurikulum, pengelolaan sekolah, pendidikan vokasi, hingga perguruan tinggi.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penghapusan Ujian Nasional dan penggantian dengan Asesmen Nasional. Pemerintah ingin mengukur kemampuan dasar serta lingkungan belajar, bukan hanya nilai mata pelajaran tertentu.
Program Kampus Merdeka juga memberi mahasiswa kesempatan belajar di luar program studi melalui magang, pertukaran, proyek sosial, dan kegiatan lain.
Nadiem turut mendorong penggunaan platform digital untuk guru dan sekolah. Teknologi dipakai untuk pelatihan, penyediaan materi, pengelolaan data, serta pembelajaran.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan sekaligus kritik. Sebagian menilai perubahan memberi ruang lebih besar kepada sekolah, sedangkan pihak lain mempertanyakan kesiapan guru dan infrastruktur.
Pandemi Datang Beberapa Bulan Setelah Pelantikan
Nadiem belum lama menjabat ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia pada 2020. Sekolah dan kampus harus menghentikan pembelajaran tatap muka dalam waktu singkat.
Kementerian menghadapi tugas menjaga kegiatan belajar tetap berjalan saat jutaan siswa berada di rumah. Internet dan perangkat digital menjadi kebutuhan utama.
Persoalan segera muncul karena tidak semua keluarga memiliki telepon, komputer, atau jaringan yang memadai. Banyak guru juga belum terbiasa mengajar melalui layanan digital.
Pemerintah kemudian menyediakan bantuan kuota internet, menyesuaikan kurikulum, dan mengembangkan berbagai layanan pembelajaran jarak jauh.
Pandemi mempercepat penggunaan teknologi dalam pendidikan. Namun, keadaan tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya kesenjangan antara sekolah yang memiliki fasilitas baik dan sekolah yang masih kesulitan memperoleh listrik atau jaringan.
Pengadaan Chromebook Kini Menjadi Perkara Hukum
Program digitalisasi pendidikan kemudian menjadi pusat perkara yang membawa Nadiem ke pengadilan. Jaksa mendakwanya dalam perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management.
Nadiem membantah telah melakukan korupsi. Dalam pembelaannya, ia menyatakan pemilihan Chrome OS justru menghemat pengeluaran negara dan tidak digunakan untuk memperkaya dirinya maupun perusahaan tertentu.
Jaksa memiliki pandangan berbeda dan menilai terdapat perbuatan melawan hukum serta kerugian negara. Perbedaan tersebut sedang diuji melalui proses persidangan.
Nadiem menggunakan kesempatan pembelaan untuk menjelaskan alasan kebijakan, perjalanan masuk pemerintahan, serta keyakinannya bahwa program digitalisasi ditujukan bagi kebutuhan pendidikan.
Majelis hakim nantinya akan menilai keterangan saksi, dokumen, pendapat ahli, dakwaan, tuntutan, dan pembelaan sebelum mengambil putusan.
Penyebutan Jokowi Menarik Perhatian Publik
Nama Jokowi beberapa kali disebut dalam pembelaan Nadiem. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan bagian dari arah pemerintahan ketika dirinya menjabat.
Jokowi kemudian menyatakan bahwa program dan kebijakan menteri memang berasal dari arahan presiden. Meski demikian, Jokowi menegaskan perkara yang dihadapi Nadiem merupakan proses hukum.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara arahan umum presiden dan pelaksanaan teknis di kementerian.
Presiden dapat menetapkan sasaran seperti percepatan digitalisasi. Kementerian kemudian menyusun pilihan perangkat, anggaran, spesifikasi, pengadaan, dan penyalurannya.
Dalam perkara pidana, tanggung jawab dinilai berdasarkan tindakan serta kewenangan masing masing pihak. Arahan kebijakan tidak otomatis menghapus kewajiban pejabat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan.
Kekhawatiran Memasuki Pemerintahan Kini Kembali Dibicarakan
Cerita bahwa Nadiem sempat diminta menolak jabatan menjadi sorotan karena disampaikan ketika ia sedang menghadapi perkara hukum.
Sebagian orang membaca cerita tersebut sebagai gambaran besarnya risiko yang dihadapi profesional ketika masuk pemerintahan. Mereka harus belajar birokrasi sekaligus bertanggung jawab atas keputusan bernilai besar.
Pihak lain menilai setiap pejabat tetap wajib memahami aturan sebelum mengambil keputusan. Latar belakang profesional tidak dapat digunakan sebagai alasan ketika terjadi persoalan administrasi atau hukum.
Perdebatan tersebut memperlihatkan tantangan pemerintah ketika merekrut tokoh dari luar birokrasi. Negara membutuhkan keahlian baru, tetapi orang yang direkrut juga memerlukan pendampingan mengenai tata kelola.
Sistem yang baik seharusnya memungkinkan profesional memberi pembaruan tanpa mengabaikan pengawasan, dokumentasi, dan kehati hatian.
Tabel Perjalanan Nadiem dari Gojek ke Pemerintahan
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| 2010 | Nadiem mendirikan Gojek |
| 21 Oktober 2019 | Bertemu Jokowi dan menerima tawaran masuk kabinet |
| 21 Oktober 2019 | Mengundurkan diri dari seluruh jabatan di Gojek |
| 23 Oktober 2019 | Dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2020 | Memimpin kebijakan pendidikan saat pandemi |
| 28 April 2021 | Menjadi Mendikbudristek setelah perubahan kementerian |
| 20 Oktober 2024 | Mengakhiri masa jabatan menteri |
| 2025 | Diperiksa dalam perkara pengadaan Chromebook |
| 2 Juni 2026 | Membacakan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta |
Profesional dari Swasta Membutuhkan Perlindungan Sistem
Masuknya tokoh swasta ke pemerintahan sering diharapkan membawa cara kerja baru. Mereka dianggap memiliki pengalaman mengelola organisasi, teknologi, dan perubahan.
Namun, pemerintahan memiliki aturan yang tidak selalu ditemukan di perusahaan. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dilacak dan diperiksa.
Profesional yang menjadi pejabat membutuhkan tim hukum, pengadaan, keuangan, serta pengawasan internal yang kuat. Mereka tidak cukup hanya mempunyai gagasan besar.
Keputusan juga perlu dicatat secara lengkap. Risalah rapat, dasar pemilihan, kajian risiko, dan pendapat teknis dapat menjadi perlindungan ketika kebijakan dipersoalkan beberapa tahun kemudian.
Dokumentasi yang baik bukan penghambat pembaruan. Catatan tersebut justru menunjukkan bahwa keputusan dibuat melalui proses yang wajar.
Pejabat Tetap Bertanggung Jawab atas Keputusan
Kekhawatiran menerima jabatan tidak mengurangi tanggung jawab setelah jabatan itu diambil. Seorang menteri memiliki kewenangan besar dan wajib menggunakan kewenangan tersebut sesuai hukum.
Menteri dapat meminta penjelasan bawahan, membentuk tim, dan menunda keputusan jika dasar kebijakan belum cukup kuat.
Dalam pengadaan bernilai besar, kehati hatian menjadi semakin penting. Spesifikasi harus disusun berdasarkan kebutuhan, bukan diarahkan kepada produk tertentu tanpa alasan yang dapat diuji.
Pengawasan internal juga harus bekerja sejak awal. Inspektorat tidak seharusnya hanya memeriksa setelah muncul masalah.
Di sisi lain, penegakan hukum juga harus membedakan kesalahan kebijakan, kelemahan administrasi, dan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
“Keberanian membuat perubahan harus berjalan bersama ketelitian, sebab niat baik tidak dapat menggantikan kewajiban mengikuti aturan.”
Pengalaman Nadiem Menjadi Pelajaran bagi Perekrutan Menteri
Cerita Nadiem menunjukkan bahwa penunjukan menteri dari kalangan profesional membawa peluang sekaligus risiko.
Presiden memperoleh tokoh dengan pengalaman yang berbeda dari birokrat. Kementerian mendapat dorongan untuk mencoba pendekatan baru.
Namun, pejabat baru membutuhkan masa pengenalan dan tim yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan sesuai peraturan.
Proses serah terima harus mencakup penjelasan mengenai proyek berjalan, risiko hukum, struktur anggaran, dan batas kewenangan.
Pejabat juga perlu memahami bahwa keputusan dapat diperiksa lama setelah masa jabatan berakhir. Karena itu, dasar kebijakan harus disimpan secara tertib.
Persidangan Menjadi Tempat Menguji Seluruh Klaim
Nadiem telah menyampaikan pembelaannya dan menjelaskan alasan menerima jabatan menteri. Jaksa juga telah memaparkan tuduhan serta bukti yang menjadi dasar perkara.
Kedua sisi akan dinilai oleh majelis hakim. Pernyataan di luar persidangan tidak dapat menggantikan pembuktian di ruang sidang.
Publik perlu menahan diri untuk tidak menyatakan Nadiem bersalah atau bebas sebelum putusan dibacakan.
Cerita mengenai kekhawatiran saat menerima tawaran Jokowi memberikan gambaran pribadi mengenai keputusan besar yang diambil pada 2019. Namun, perkara hukum tetap ditentukan melalui bukti mengenai tindakan selama menjabat.
Perjalanan dari pendiri perusahaan teknologi menuju kursi menteri membawa Nadiem ke pusat perubahan pendidikan. Perjalanan yang sama kini diperiksa melalui proses hukum yang akan menentukan bagaimana setiap keputusan, arahan, dan penggunaan anggaran dinilai oleh pengadilan.
Comment